Masalah Terorisme dan Radikalisme, Pemerintah Terus Lakukan Pendekatan

Rabu, 27 April 2022 - 22:05 WIB
loading...
Masalah Terorisme dan...
Kepala Densus 88 Antiteror Polri, Irjen Pol Marthinus Hukom mengatakan, pihaknya terus merangkul terhadap individu atau kelompok terkait masalah terorisme. Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Pemerintah terus merangkul terhadap individu atau kelompok terkait penanganan masalah terorisme . Hal ini dikatakan oleh Kepala Densus 88 Antiteror Polri, Irjen Pol Marthinus Hukom.

Baca juga: Terorisme dan Problem Kesenjangan Ekonomi Umat

Menurut Marthinus, pihaknya hadir tidak saja sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari anak bangsa untuk merangkul saudara sebangsa yang mungkin di antaranya menjadi korban karena ketidaktahuan mereka.



"Pemerintah melakukan pendekatan kepada saudara kita yang melakukan penyimpangan, memahami suatu yang salah. Kami ingin duduk bersama merangkul dengan penuh kasih sayang," kata Marthinus dalam acara ikrar 391 anggota NII untuk setia pada NKRI, di audiotorium Kantor Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Rabu (27/4/2022).

Selain itu, Irjen Marthinus juga memberikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, wabilkhusus kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi yang memberikan dukungan dan mengeluarkan kebijakan yang mendukung aparat penegak hukum dalam menyikapi ancaman terorisme, radikalisme, dan intoleransi.

"Saya melihat kesadaran untuk bangkit bersama-sama menjaga NKRI ada di sini. Ini untuk pertama kali kami bersama saudara-saudara dalam jumlah yang besar. Jumlah paling besar (ikrar setia NKRI) hari ini yang dilakukan," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi meminta agar masyarakat rapatkan barisan dan tingkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Sumbar.

Menurutnya, dalam situasi dan kondisi seperti ini, masyarakat jangan larut dalam perselisihan. Hendaknya bersama dalam kekompakan.

"Kita harus konsolidasi, rapatkan saf, kuatkan persatuan, jangan sampai kita diadu domba, sebab itu merugikan kita, merugikan daerah, provinsi, dan bangsa ini. Maka itu kita tingkatkan kewaspadaan agar kita tidak diombang-ambingkan oleh orang yang memberikan label-label khusus," jelas Mahyeldi.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1438 seconds (0.1#10.140)