Ada Info Korupsi Migor dan Perpanjangan Jabatan Presiden Berkaitan, PKS Minta Dibuka
Senin, 25 April 2022 - 08:10 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya biaya konsolidasi isu baik isu perpanjangan masa jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu 2024 memang membutuhkan ongkos besar. "Biaya untuk mengonsolidasi isu-isu (kontroversi) tersebut pasti memang besar," pungkas Mardani.
Pada 20 April 2022 lalu, politikus PDIP lalu Masinton Pasaribu yang juga anggota Komisi XI DPR RI mengungkap adanya keterlibatan korporasi besar dalam melanggengkan isu perpanjangan jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu 2024.
"Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi !!. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL!!," tulis Masinton Pasaribu dalam akun @Masinton.
Pada 20 April 2022 lalu, politikus PDIP lalu Masinton Pasaribu yang juga anggota Komisi XI DPR RI mengungkap adanya keterlibatan korporasi besar dalam melanggengkan isu perpanjangan jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu 2024.
"Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi !!. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL!!," tulis Masinton Pasaribu dalam akun @Masinton.
(muh)
Lihat Juga :
