Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kabareskrim: PDIP Bukan Hanya Pelopor UU TPKS, Tetapi Rumah Perempuan dan Anak
loading...
Komjen Pol Agus mengatakan UU TPKS ini akan menjadi landasan kuat bagi Polri dalam menyikapi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - DPP PDI Perjuangan (PDIP) memperingati Hari Kartini ke-143 dengan menggelar diskusi bertema Peran Partai dalam Pencegahan dan Pendampingan Kekerasan Perempuan dan Anak secara hybrid dari Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (21/4/2022).
Diskusi membahas Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru disahkan DPR RI. Sorotan utama diskusi mendorong agar regulasi itu dapat diimplementasikan secara baik.
Hadir sebagai narasumber Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, dan Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Komjen Pol (Purn) M Nurdin.
Menteri Bintang mengatakan implementasi UU TPKS membutuhkan sinergi dan kolaborasi bersama dari semua pihak agar dapat berjalan dengan baik. Bintang mengatakan 12 April 2022 bersejarah karena Ketua DPR Puan Maharani yang mengetuk palu pengesahan UU TPKS di rapat paripurna DPR merupakan salah satu perempuan andal di PDIP.
"Undang-undang ini diharapkan tidak hanya menjadi regulasi, tetapi bagaimana bisa diimplementasi di lapangan. Jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan berkoordinasi dengan para pihak," papar Bintang.
Bintang juga menilai kolaborasi harus melibatkan kepala daerah, dari gubernur, wali kota, dan bupati. Sebab, Bintang menyadari Kementerian PPPA tidak memiliki anggaran yang besar untuk memberikan stimulasi program ke daerah. Dengan begitu, partisipasi kepala daerah harus tinggi.
"Kalau kita bicara masalah kekerasan, ini adalah fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak dilaporkan. Karena itu, UU TPKS ini diharapkan bisa melengkapi upaya menekan pelecehan dan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak," jelas dia.
Sementara itu, Komjen Pol Agus mengatakan UU TPKS ini akan menjadi landasan kuat bagi Polri dalam menyikapi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dia menyampaikan terima kasih kepada PDIP, khususnya Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengesahkan UU TPKS setelah sepuluh tahun mangkrak.
Diskusi membahas Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru disahkan DPR RI. Sorotan utama diskusi mendorong agar regulasi itu dapat diimplementasikan secara baik.
Hadir sebagai narasumber Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, dan Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Komjen Pol (Purn) M Nurdin.
Menteri Bintang mengatakan implementasi UU TPKS membutuhkan sinergi dan kolaborasi bersama dari semua pihak agar dapat berjalan dengan baik. Bintang mengatakan 12 April 2022 bersejarah karena Ketua DPR Puan Maharani yang mengetuk palu pengesahan UU TPKS di rapat paripurna DPR merupakan salah satu perempuan andal di PDIP.
"Undang-undang ini diharapkan tidak hanya menjadi regulasi, tetapi bagaimana bisa diimplementasi di lapangan. Jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan berkoordinasi dengan para pihak," papar Bintang.
Bintang juga menilai kolaborasi harus melibatkan kepala daerah, dari gubernur, wali kota, dan bupati. Sebab, Bintang menyadari Kementerian PPPA tidak memiliki anggaran yang besar untuk memberikan stimulasi program ke daerah. Dengan begitu, partisipasi kepala daerah harus tinggi.
"Kalau kita bicara masalah kekerasan, ini adalah fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak dilaporkan. Karena itu, UU TPKS ini diharapkan bisa melengkapi upaya menekan pelecehan dan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak," jelas dia.
Sementara itu, Komjen Pol Agus mengatakan UU TPKS ini akan menjadi landasan kuat bagi Polri dalam menyikapi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dia menyampaikan terima kasih kepada PDIP, khususnya Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengesahkan UU TPKS setelah sepuluh tahun mangkrak.
Explore More