Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Wakil Ketua MKD DPR Bingung Ade Armando Laporkan Sekjen PAN ke Polisi
loading...
Wakil Ketua MKD DPR RI, Habiburokman mengaku bingung atas langkah tim kuasa hukum Ade Armando yang melaporkan anggota Fraksi di DPR sekaligus Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno ke pihak kepolisian. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habiburokman mengaku bingung atas langkah tim kuasa hukum Ade Armando yang melaporkan anggota Fraksi di DPR sekaligus Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno ke pihak kepolisian.
"Kalau kita kemarin (dengar) dia dilaporkan di kepolsiian ya kita juga bingung, ini anggota DPR bicara kok dilaporkan, ini ngerti enggak soal hak imunitas, gitu kan," kata Habiburokman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/4/2022).
Akan tetapi, kata dia, jika tim kuasa hukum Ade Armando melaporkan ke MKD DPR misalnya, soal pilihan redaksi, pihaknya akan membuka pintu tersebut. Namun, nantinya MKD akan tetap melihat kelengkapan dari laporan tersebut.
Waketum DPP Partai Gerindra itu hanya mengingatkan anggota DPR itu memiliki hak imunitas dalam menyampaikan pendapat maupun beraktivitas. Hak ini, katanya, telah diatur di konstitusi maupun UU MD3.
"Itu double cover. Jadi enggak bisa dipersoalkan secara hukum apalagi dibuat laporan ke kepolisian. Tapi kalau misalnya soal teknis pemilihan diksi kurang pas dilaporkan ke MKD ya monggo kita cek," ujarnya.
"Kalau kita kemarin (dengar) dia dilaporkan di kepolsiian ya kita juga bingung, ini anggota DPR bicara kok dilaporkan, ini ngerti enggak soal hak imunitas, gitu kan," kata Habiburokman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/4/2022).
Akan tetapi, kata dia, jika tim kuasa hukum Ade Armando melaporkan ke MKD DPR misalnya, soal pilihan redaksi, pihaknya akan membuka pintu tersebut. Namun, nantinya MKD akan tetap melihat kelengkapan dari laporan tersebut.
Waketum DPP Partai Gerindra itu hanya mengingatkan anggota DPR itu memiliki hak imunitas dalam menyampaikan pendapat maupun beraktivitas. Hak ini, katanya, telah diatur di konstitusi maupun UU MD3.
"Itu double cover. Jadi enggak bisa dipersoalkan secara hukum apalagi dibuat laporan ke kepolisian. Tapi kalau misalnya soal teknis pemilihan diksi kurang pas dilaporkan ke MKD ya monggo kita cek," ujarnya.
(cip)
Explore More