Ketua DPR Minta Seleksi Pj Kepala Daerah Transparan
Senin, 18 April 2022 - 16:21 WIB
loading...
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta proses seleksi Pj kepala daerah dilakukan secara transparan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta proses seleksi penjabat (Pj) kepala daerah dilakukan secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.
“Siapkan sarana yang memadai apabila masyarakat hendak memberi masukan dan lakukan penyaringan secara terukur dan terbebas dari kepentingan politik,” kata Puan, Senin (18/4/2022).
Puan berharap pemerintah cermat dalam proses penyaringan dan menetapkan penjabat daerah dengan kemampuan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Menurutnya, penting sekali bagi pemerintah menetapkan penjabat kepala daerah yang memahami kebutuhan sosial dan ekonomi di daerah yang akan dipimpinnya.
Baca juga: Soal Pj Kepala Daerah dari ASN, Mendagri Didesak Beri Kepastian ke Publik
"Jangan setelah menjabat, baru mempelajari lagi dari nol daerah yang dipimpinnya. Ingat, sekarang rakyat butuh pemulihan ekonomi yang super cepat dari dampak Covid-19,” ujarnya.
Mantan Menko PMK itu juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Sehingga, evaluasi tersebut tidak perlu dilakukan dengan menunggu masa jabatannya habis.
Baca juga: Peringatan Nuzulul Quran, Puan: Selalu Relevan Jadi Sumber Moral dan Inspirasi
“Siapkan sarana yang memadai apabila masyarakat hendak memberi masukan dan lakukan penyaringan secara terukur dan terbebas dari kepentingan politik,” kata Puan, Senin (18/4/2022).
Puan berharap pemerintah cermat dalam proses penyaringan dan menetapkan penjabat daerah dengan kemampuan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Menurutnya, penting sekali bagi pemerintah menetapkan penjabat kepala daerah yang memahami kebutuhan sosial dan ekonomi di daerah yang akan dipimpinnya.
Baca juga: Soal Pj Kepala Daerah dari ASN, Mendagri Didesak Beri Kepastian ke Publik
"Jangan setelah menjabat, baru mempelajari lagi dari nol daerah yang dipimpinnya. Ingat, sekarang rakyat butuh pemulihan ekonomi yang super cepat dari dampak Covid-19,” ujarnya.
Mantan Menko PMK itu juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Sehingga, evaluasi tersebut tidak perlu dilakukan dengan menunggu masa jabatannya habis.
Baca juga: Peringatan Nuzulul Quran, Puan: Selalu Relevan Jadi Sumber Moral dan Inspirasi
Lihat Juga :
