Mendagri Minta Pemda Tinggalkan Pola Konvesional dalam Pengelolaan Sampah
loading...
A
A
A
Dari data itu, kata Tito, semua pihak harus lebih cermat dan detail melihat sampah hingga ke sumbernya. “Di sini harus kita akui masih rendahnya kesadaran dan kemampuan memilah di sumber sampah, terutama tingkat rumah tangga. Ini yang menyebabkan timbulan sampah tidak terkelola secara nasionak mencapai 9 juta ton per tahun,” ujar mantan Kapolri itu.
Itu bukan angka yang kecil karena mencapai 34.5% dari total sampah. Khusus Bali, sampah tidak terkelola sebanyak 218 ton pada 2020. Ini tentu masalah serius karena sampah yang menumpuk akan mengganggu kenyaman masyarakat dan wisatawan yang berkunjung.
“Situasi ini mendorong kita semua untuk mencari solusi yang komprehensif dan bersifat segera mengingat Bali dan khususnya kawasan Sarbagita merupakan destinasi wisata dunia. Yang lebih penting lagi, dalam waktu dekat di November akan menjadi lokasi pertemuan puncak Presidensi G20,” tegasnya.
Tito menyebut kesuksesan penyelenggaraan KTT G20 ditentukan banyak faktor, salah satunya pengelolaan sampah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Tito menceritakan sebenarnya Indonesia tidak kekurangan sumber inspirasi dalam mencari solusi pengelolaan sampah. Di Kota Balikpapan, pemerintahnya melakukan langkah awal dengan mengidentifikasi sumber sampah terbesarnya dari sektor apa. Setelah ditemukan dari pasar, menurutnya, mereka menggunakan teknologi ramah lingkungan, memanfaatkan rumah kompos, dan bank sampah terpadu, untuk mengelolanya.
“Dari Kota Surabaya, kita belajar tentang komitmen pemda yang tinggi dalam pengelolaan sampah. TPA Benowo di Surabaya yang diresmikan Presiden Joko Widodo sebagai infrastruktur pengolah sampah pertama yang menghasilkan energi listrik. Surabaya juga mempelopori konsep merdeka dari sampah dengan cara menciptakan kampung-kampung bersih dan hijau,” ucapnya.
Tito juga mengapresiasi beberapa desa di Bali yang telah mengatasi persoalan sampah (desa zero waste). Masyarakat dan perangkat desa menjalankan pengelolaan sampah berbasis pada sumber yang terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui pemanfaatan nilai ekonomi sampah atau ekonomi sirkular.
“Saya minta pemda lainnya untuk mereplikasi dan mengembangkan model pengelolaan sampah tersebut. Kita sudah harus segera berubah dari pendekatan konvensional selama ini, yakni buang-tumpuk-angkut, menjadi reduce-reuse-recycle (3R),” paparnya.
Kemendagri berkomitmen mendorong terciptanya kerja sama antara pemda, industri, UMKM, dan komunitas pecinta lingkungan guna mewujudkan ekonomi sirkular di daerah masing-masing. Tito mendorong pemda-pemda untuk menyusun perencanaan, penganggaran, kelembagaan, serta regulasi untuk mewujudkan inovasi pengelolaan sampah.
Itu bukan angka yang kecil karena mencapai 34.5% dari total sampah. Khusus Bali, sampah tidak terkelola sebanyak 218 ton pada 2020. Ini tentu masalah serius karena sampah yang menumpuk akan mengganggu kenyaman masyarakat dan wisatawan yang berkunjung.
“Situasi ini mendorong kita semua untuk mencari solusi yang komprehensif dan bersifat segera mengingat Bali dan khususnya kawasan Sarbagita merupakan destinasi wisata dunia. Yang lebih penting lagi, dalam waktu dekat di November akan menjadi lokasi pertemuan puncak Presidensi G20,” tegasnya.
Tito menyebut kesuksesan penyelenggaraan KTT G20 ditentukan banyak faktor, salah satunya pengelolaan sampah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Tito menceritakan sebenarnya Indonesia tidak kekurangan sumber inspirasi dalam mencari solusi pengelolaan sampah. Di Kota Balikpapan, pemerintahnya melakukan langkah awal dengan mengidentifikasi sumber sampah terbesarnya dari sektor apa. Setelah ditemukan dari pasar, menurutnya, mereka menggunakan teknologi ramah lingkungan, memanfaatkan rumah kompos, dan bank sampah terpadu, untuk mengelolanya.
“Dari Kota Surabaya, kita belajar tentang komitmen pemda yang tinggi dalam pengelolaan sampah. TPA Benowo di Surabaya yang diresmikan Presiden Joko Widodo sebagai infrastruktur pengolah sampah pertama yang menghasilkan energi listrik. Surabaya juga mempelopori konsep merdeka dari sampah dengan cara menciptakan kampung-kampung bersih dan hijau,” ucapnya.
Tito juga mengapresiasi beberapa desa di Bali yang telah mengatasi persoalan sampah (desa zero waste). Masyarakat dan perangkat desa menjalankan pengelolaan sampah berbasis pada sumber yang terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui pemanfaatan nilai ekonomi sampah atau ekonomi sirkular.
“Saya minta pemda lainnya untuk mereplikasi dan mengembangkan model pengelolaan sampah tersebut. Kita sudah harus segera berubah dari pendekatan konvensional selama ini, yakni buang-tumpuk-angkut, menjadi reduce-reuse-recycle (3R),” paparnya.
Kemendagri berkomitmen mendorong terciptanya kerja sama antara pemda, industri, UMKM, dan komunitas pecinta lingkungan guna mewujudkan ekonomi sirkular di daerah masing-masing. Tito mendorong pemda-pemda untuk menyusun perencanaan, penganggaran, kelembagaan, serta regulasi untuk mewujudkan inovasi pengelolaan sampah.
Lihat Juga :
