Ketua BKSAP DPR Kecam Kekerasan terhadap Warga Palestina di Masjid Al-Aqsa

JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, prihatin dan mengecam keras rangkaian kekerasan yang dilakukan Israel akhir-akhir ini. Menurutnya, dengan korban luka-luka lebih dari seratus dan korban tewas 36 warga Palestina sejak Januari tahun ini, menunjukkan masa depan suram kepemimpinan Naftali Bennett sebagai mitra perdamaian.

Seperti diketahui, pihak keamanan Israel melakukan kekerasan terhadap ribuan jamaah shalat Subuh di Masjid Al-Aqsa dan juga saat shalat Jumat, 15 April 2022. Bulan Sabit Merah Palestina telah mengevakusi 152 warga Palestina ke rumah sakit terdekat.



“Sejak awal saya pesimistis masa depan perdamaian antara Palestina dan Israel. Naftali Bennett adalah politisi sayap kanan garis keras yang pernah menolak negara Palestina. Dia lebih keras dari Netanyahu. Rangkaian kekerasan dalam tiga pekan belakangan ini membuktikan tak ada yang berubah dari kebijakan Israel atas warga Palestina. Israel tetap brutal bahkan lebih kejam. Dunia jangan sebatas mengecam kekejaman itu, dunia juga harus mengecam pemerintahan Israel yang dipimpin garis keras,” ujar politisi yang juga Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al-Quds, organisasi parlemen global yang berbasis di Istanbul, Sabtu (16/4/2022).



Lebih lanjut diutarakan, kekerasan di Kompleks Al-Aqsa terutama saat bulan suci Ramadhan seharusnya bisa dicegah lebih awal. Pasalnya, Israel kerap menempuh aksi kekerasan hampir tiap tahun di bulan Ramadhan ketika umat Islam beribadah di Masjid Al-Aqsa.

Seperti dikutip sejumlah media, sebelum Ramadhan dimulai bulan ini, Israel dan Yordania meningkatkan pembicaraan dalam upaya menghindari terulangnya kekerasan tahun lalu. Yordania berfungsi sebagai penjaga kompleks masjid, sementara Israel mengontrol akses.

“Saya melihat perlu kesungguhan langkah preventif agar kekerasan di Kompleks Al-Aqsa tidak terulang setiap Ramadhan. Seharusnya PBB dan komunitas internasional tak lepas tangan. Apalagi kalau kita merujuk resolusi penting Majelis Umum PBB Nomor 181 Tahun 1947, yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik terpisah,” kata Fadli Zon.

Politisi Gerindra tersebut juga mengkritik aturan yang menetapkan Israel sebagai pihak pengontrol akses ke Kompleks Masjid Al-Aqsa. “Alih-alih sebagai pengatur, aparat keamanan Israel justru kerap melindungi kelompok-kelompok ekstremis Yahudi yang secara provokatif masuk ke kompleks dan bagian dalam Masjid Al-Aqsa. Tentu saja tindakan tersebut menyulut kemarahan jamaah masjid. Harus ada upaya dari PBB untuk mencabut kewenangan kontrol akses Israel atas Masjid Al-Aqsa. Kontrol itu harus diserahkan ke pihak yang netral di bawah pengawasan PBB,” saran Fadli.