DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Pelayanan untuk Jamaah Haji
Jum'at, 15 April 2022 - 02:25 WIB
loading...
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad meminta agar pelayanan terhadap jamaah haji dimaksimalkan oleh pemerintah. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Biaya penyelenggara ibadah haji tahun 2022 telah disepakati pemerintah bersama DPR sebesar Rp39.886.009. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan biaya pada 2020 sebesar Rp35 juta per calon jamaah haji.
Namun, harga ini tidak dibebankan bagi calon jamaah haji tahun 1441 H/2020 M. Sebab, biayanya dibebankan pada alokasi virtual account yang telah dimiliki para calon jamaah haji tahun 2020 yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad meminta agar pelayanan terhadap jamaah haji dimaksimalkan oleh pemerintah. Terlebih pada jamaah haji tunda akibat pandemi Covid-19 .
Baca juga: Menag Sebut Pembahasan Biaya Haji 2022 Gunakan Asumsi Kuota 50%
"Jadi, pemerintah harus memastikan pelayanan untuk jamaah haji maksimal. Karena mereka sempat tertunda selama dua tahun dan kondisi fisik mereka tentu tidak semaksimal yang dulu lagi. Ini juga harus dipastikan betul pelayanan mereka di sana," ujar Achmad dalam keterangan resminya, Kamis (14/4/2022).
Politikus senior Partai Demokrat ini mengatakan bahwa DPR bakal memantau dan mengontrol pelaksanaan haji untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Pasalnya, kenaikan biaya tersebut harus seiring dengan pelayanan.
Namun, harga ini tidak dibebankan bagi calon jamaah haji tahun 1441 H/2020 M. Sebab, biayanya dibebankan pada alokasi virtual account yang telah dimiliki para calon jamaah haji tahun 2020 yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad meminta agar pelayanan terhadap jamaah haji dimaksimalkan oleh pemerintah. Terlebih pada jamaah haji tunda akibat pandemi Covid-19 .
Baca juga: Menag Sebut Pembahasan Biaya Haji 2022 Gunakan Asumsi Kuota 50%
"Jadi, pemerintah harus memastikan pelayanan untuk jamaah haji maksimal. Karena mereka sempat tertunda selama dua tahun dan kondisi fisik mereka tentu tidak semaksimal yang dulu lagi. Ini juga harus dipastikan betul pelayanan mereka di sana," ujar Achmad dalam keterangan resminya, Kamis (14/4/2022).
Politikus senior Partai Demokrat ini mengatakan bahwa DPR bakal memantau dan mengontrol pelaksanaan haji untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Pasalnya, kenaikan biaya tersebut harus seiring dengan pelayanan.
Lihat Juga :
