Ketua DPD LaNyalla Sebut Big Data Luhut sebagai Kebohongan
loading...
Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Lantai 8 Ruang Rapat DPD Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022). Foto/Carlos Roy Fajarta
A
A
A
JAKARTA - Big data yang disampaikan Menko Marves RI Luhut Binsar Pandjaitan dinilai sebagai sebuah kebohongan. Hal ini dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Baca juga: Pengamat Sebut Klaim Big Data Luhut sebagai Manipulasi Informasi
LaNyalla menyampaikan pandangannya tersebut dalam publik ekspos kepada para awak media, di media center Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Lantai 8 Ruang Rapat DPD Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
"Bisa dikatakan bohong itu big data Luhut. Mau dia di-reshuffle itu bukan urusan saya. Saya minta publik jangan takut, jangan mau dipengaruhi berita bohong (soal big data Luhut)," ujar LaNyalla.
Ia juga dengan tegas memastikan, dirinya menentang sistem oligraki dan akan fokus memperjuangkan ekonomi kerakyatan.
"Kebijakan ekonomi itu kebijakan negara. Kalau saya berprinsip ekonomi kerakyatan yang gotong-royong bukan ekonomi kapitalis. Kita harus berpihak pada kerakyatan dan bukan pada oligarki kekuasaan," tegas LaNyalla.
LaNyalla secara tegas meminta pemerintah, fokus menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan meminta jajaran pemerintah menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu inkonstitusional yang membuat gaduh.
"Kesimpulan yang kita dapat dengan merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis big data, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi," tambah LaNyalla.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menko Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sebagian besar dari 110 juta warga memiliki aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda.
Hal tersebut disampaikan Luhut dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier, pada Jumat (11/3/2022). "Kalau suara rakyat itu besar, DPR dan parpol pasti mendengar suara konstituennya," ujarnya.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira 10 jutalah," tambah Luhut.
Sementara kata Luhut, kalau menengah bawah itu pokoknya mau tenang. Pengennya ekonomi (lebih baik). Tidak mau lagi seperti kemaren, kita sakit gigi kan dengar cebong, kampret, kadrun, itukan menimbulkan tidak bagus.
"Kita coba tangkap dari publik dari data-data tersebut itu bilang kita mau habiskan Rp 100 triliun lebih untuk milih ini (Pemilu dan Pilkada serentak 2024) ngapain sih. Nah itu yang rakyat omong. Inikan ceruk ini ada di partai-partai semua. Nanti mereka melihat dan mendengar suara rakyat tersebut," ujar potongan ucapan Luhut terkait big data dalam pernyataan di akun YouTube Deddy Corbuzier tersebut.
Terbaru, Luhut menggelar pertemuan secara tertutup dengan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro pada Selasa (12/4/2022).
Usai pertemuan, sejumlah mahasiswa BEM UI mengerumuni Luhut menanyakan terkait Big Data yang digaungkan Luhut sehingga menyebabkan polemik di masyarakat.
"Dengerin, kan saya punya hak juga untuk tidak men-share sama kalian, tidak ada masalah kenapa harus ribut," kata Luhut Binsar Pandjaitan kepada mahasiswa.
Baca juga: Pengamat Sebut Klaim Big Data Luhut sebagai Manipulasi Informasi
LaNyalla menyampaikan pandangannya tersebut dalam publik ekspos kepada para awak media, di media center Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Lantai 8 Ruang Rapat DPD Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
"Bisa dikatakan bohong itu big data Luhut. Mau dia di-reshuffle itu bukan urusan saya. Saya minta publik jangan takut, jangan mau dipengaruhi berita bohong (soal big data Luhut)," ujar LaNyalla.
Ia juga dengan tegas memastikan, dirinya menentang sistem oligraki dan akan fokus memperjuangkan ekonomi kerakyatan.
"Kebijakan ekonomi itu kebijakan negara. Kalau saya berprinsip ekonomi kerakyatan yang gotong-royong bukan ekonomi kapitalis. Kita harus berpihak pada kerakyatan dan bukan pada oligarki kekuasaan," tegas LaNyalla.
LaNyalla secara tegas meminta pemerintah, fokus menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan meminta jajaran pemerintah menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu inkonstitusional yang membuat gaduh.
"Kesimpulan yang kita dapat dengan merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis big data, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi," tambah LaNyalla.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menko Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sebagian besar dari 110 juta warga memiliki aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda.
Hal tersebut disampaikan Luhut dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier, pada Jumat (11/3/2022). "Kalau suara rakyat itu besar, DPR dan parpol pasti mendengar suara konstituennya," ujarnya.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira 10 jutalah," tambah Luhut.
Sementara kata Luhut, kalau menengah bawah itu pokoknya mau tenang. Pengennya ekonomi (lebih baik). Tidak mau lagi seperti kemaren, kita sakit gigi kan dengar cebong, kampret, kadrun, itukan menimbulkan tidak bagus.
"Kita coba tangkap dari publik dari data-data tersebut itu bilang kita mau habiskan Rp 100 triliun lebih untuk milih ini (Pemilu dan Pilkada serentak 2024) ngapain sih. Nah itu yang rakyat omong. Inikan ceruk ini ada di partai-partai semua. Nanti mereka melihat dan mendengar suara rakyat tersebut," ujar potongan ucapan Luhut terkait big data dalam pernyataan di akun YouTube Deddy Corbuzier tersebut.
Terbaru, Luhut menggelar pertemuan secara tertutup dengan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro pada Selasa (12/4/2022).
Usai pertemuan, sejumlah mahasiswa BEM UI mengerumuni Luhut menanyakan terkait Big Data yang digaungkan Luhut sehingga menyebabkan polemik di masyarakat.
"Dengerin, kan saya punya hak juga untuk tidak men-share sama kalian, tidak ada masalah kenapa harus ribut," kata Luhut Binsar Pandjaitan kepada mahasiswa.
(maf)
Lihat Juga :
