Pengamat Sebut Klaim Big Data Luhut sebagai Manipulasi Informasi
Senin, 14 Maret 2022 - 06:53 WIB
loading...
Big data seperti diklaim Luhut Pandjaitan disebut pengamat sebagai manipulasi informasi. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi topik panas yang dibicarakan publik. Meski sudah bergulir sepekan, isu ini belum mereda. Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam mengatakan operasi elite di lingkaran kekuasaan masih berlangsung.
Dia menuding data 110 juta orang yang diklaim Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyetujui pemilu ditunda atau masa jabatan presiden diperpanjang, adaalah manipulatif. "Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big data 110 juta orang tidak merepresentasikan apapun. Dibuka saja datanya," kata Umam dalam diskusi #Safari24 Total Politik dengan tema "Polster Club: Perpanjangan Masa Jabatan Menyisip Suksesi 2024", Senin (14/3/2022).
Baca juga: Bawaslu dan Tantangan Pengawasan Pemilu 2024
Umam terheran-heran dengan klaim big data Luhut. Karena tidak ada satu pun lembaga survei yang mampu mengonfirmasi adanya temuan dukungan masyarakat atas perpanjangan masa jabatan presiden.
"Semua polster tidak mengonfirmasi itu. Setahun yang lalu, saya melakukan survei, 80 persen menolak perpanjangan masa jabatan. Tapi Kemudian digunakan bahasa yang sumir, big data," ujarnya.
Dia menuding data 110 juta orang yang diklaim Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyetujui pemilu ditunda atau masa jabatan presiden diperpanjang, adaalah manipulatif. "Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big data 110 juta orang tidak merepresentasikan apapun. Dibuka saja datanya," kata Umam dalam diskusi #Safari24 Total Politik dengan tema "Polster Club: Perpanjangan Masa Jabatan Menyisip Suksesi 2024", Senin (14/3/2022).
Baca juga: Bawaslu dan Tantangan Pengawasan Pemilu 2024
Umam terheran-heran dengan klaim big data Luhut. Karena tidak ada satu pun lembaga survei yang mampu mengonfirmasi adanya temuan dukungan masyarakat atas perpanjangan masa jabatan presiden.
"Semua polster tidak mengonfirmasi itu. Setahun yang lalu, saya melakukan survei, 80 persen menolak perpanjangan masa jabatan. Tapi Kemudian digunakan bahasa yang sumir, big data," ujarnya.
Lihat Juga :
