Pengamat Sebut Klaim Big Data Luhut sebagai Manipulasi Informasi

JAKARTA - Isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi topik panas yang dibicarakan publik. Meski sudah bergulir sepekan, isu ini belum mereda. Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam mengatakan operasi elite di lingkaran kekuasaan masih berlangsung.

Dia menuding data 110 juta orang yang diklaim Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyetujui pemilu ditunda atau masa jabatan presiden diperpanjang, adaalah manipulatif. "Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big data 110 juta orang tidak merepresentasikan apapun. Dibuka saja datanya," kata Umam dalam diskusi #Safari24 Total Politik dengan tema "Polster Club: Perpanjangan Masa Jabatan Menyisip Suksesi 2024", Senin (14/3/2022).



Umam terheran-heran dengan klaim big data Luhut. Karena tidak ada satu pun lembaga survei yang mampu mengonfirmasi adanya temuan dukungan masyarakat atas perpanjangan masa jabatan presiden.

"Semua polster tidak mengonfirmasi itu. Setahun yang lalu, saya melakukan survei, 80 persen menolak perpanjangan masa jabatan. Tapi Kemudian digunakan bahasa yang sumir, big data," ujarnya.



Bagi Umam, isu perpanjangan periodisasi jabatan kepala negara ini masih berkaitan dengan keberlangsungan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dia mengendus adanya usaha mempertahankan kepentingan bisnis politik dan kekuasaan dari kalangan elit.

"Maka sebenarnya yang diperjualbelikan untuk operasi politik ini adalah kepentingan korporasi, bisnis politik dan kekuasaan, yang sengaja memang dilakukan. Bisnis ini butuh kepastian. Nah kepastian ini diterjemahkan sebagai sebuah penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan," tutur Umam.