Ketua DPD LaNyalla Sebut Big Data Luhut sebagai Kebohongan
loading...
Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Lantai 8 Ruang Rapat DPD Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022). Foto/Carlos Roy Fajarta
A
A
A
JAKARTA - Big data yang disampaikan Menko Marves RI Luhut Binsar Pandjaitan dinilai sebagai sebuah kebohongan. Hal ini dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Baca Juga: LaNyalla
"Bisa dikatakan bohong itu big data Luhut. Mau dia di-reshuffle itu bukan urusan saya. Saya minta publik jangan takut, jangan mau dipengaruhi berita bohong (soal big data Luhut)," ujar LaNyalla.
Ia juga dengan tegas memastikan, dirinya menentang sistem oligraki dan akan fokus memperjuangkan ekonomi kerakyatan.
"Kebijakan ekonomi itu kebijakan negara. Kalau saya berprinsip ekonomi kerakyatan yang gotong-royong bukan ekonomi kapitalis. Kita harus berpihak pada kerakyatan dan bukan pada oligarki kekuasaan," tegas LaNyalla.
LaNyalla secara tegas meminta pemerintah, fokus menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan meminta jajaran pemerintah menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu inkonstitusional yang membuat gaduh.
"Kesimpulan yang kita dapat dengan merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis big data, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi," tambah LaNyalla.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menko Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sebagian besar dari 110 juta warga memiliki aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda.
Hal tersebut disampaikan Luhut dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier, pada Jumat (11/3/2022). "Kalau suara rakyat itu besar, DPR dan parpol pasti mendengar suara konstituennya," ujarnya.
Baca Juga: LaNyalla
"Bisa dikatakan bohong itu big data Luhut. Mau dia di-reshuffle itu bukan urusan saya. Saya minta publik jangan takut, jangan mau dipengaruhi berita bohong (soal big data Luhut)," ujar LaNyalla.
Ia juga dengan tegas memastikan, dirinya menentang sistem oligraki dan akan fokus memperjuangkan ekonomi kerakyatan.
"Kebijakan ekonomi itu kebijakan negara. Kalau saya berprinsip ekonomi kerakyatan yang gotong-royong bukan ekonomi kapitalis. Kita harus berpihak pada kerakyatan dan bukan pada oligarki kekuasaan," tegas LaNyalla.
LaNyalla secara tegas meminta pemerintah, fokus menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan meminta jajaran pemerintah menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu inkonstitusional yang membuat gaduh.
"Kesimpulan yang kita dapat dengan merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis big data, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi," tambah LaNyalla.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menko Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sebagian besar dari 110 juta warga memiliki aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda.
Hal tersebut disampaikan Luhut dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier, pada Jumat (11/3/2022). "Kalau suara rakyat itu besar, DPR dan parpol pasti mendengar suara konstituennya," ujarnya.
Lihat Juga :
