Demi Beli Server, Akses Verifikasi Data Dukcapil Bakal Berbayar
Rabu, 13 April 2022 - 17:54 WIB
loading...
A
A
A
Mendagri Tito Karnavian pun sudah menyetujui dan menandatangani draf RPP PNBP. "Dukcapil Kemendagri sudah menggratiskan selama 8 tahun ditanggung APBN. Saatnya semua lembaga yang memungut profit untuk berbagi beban dengan Dukcapil. Selama ini bebannya ada di pundak Dukcapil semuanya," jelas Zudan.
Nantinya, kata Zudan, untuk tarif yang dikenakan akan dibebankan semurah mungkin. Lalu, ada beberapa skema pembayaran yang akan disepakati antara Kemendagri dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Ada banyak skemanya. Ada akses NIK, foto wajah, pemadanan data. Dan sudah disosialisasikan juga ke berbagai lembaga sesuai rapat terdahulu untuk akses NIK Rp1.000 per akses NIK," ungkapnya.
Baca: Kemendagri Evaluasi Disdukcapil, 8 Provinsi Buruk
Zudan pun menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim yang menyebut hampir 200 juta data kependudukan di Kemendagri terancam hilang karena perangkat keras ratusan server yang dikelola data center Dukcapil sudah berusia terlalu tua.
Nantinya, kata Zudan, untuk tarif yang dikenakan akan dibebankan semurah mungkin. Lalu, ada beberapa skema pembayaran yang akan disepakati antara Kemendagri dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Ada banyak skemanya. Ada akses NIK, foto wajah, pemadanan data. Dan sudah disosialisasikan juga ke berbagai lembaga sesuai rapat terdahulu untuk akses NIK Rp1.000 per akses NIK," ungkapnya.
Baca: Kemendagri Evaluasi Disdukcapil, 8 Provinsi Buruk
Zudan pun menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim yang menyebut hampir 200 juta data kependudukan di Kemendagri terancam hilang karena perangkat keras ratusan server yang dikelola data center Dukcapil sudah berusia terlalu tua.
Lihat Juga :
