Saudi Izinkan 1 Juta Jamaah Beribadah Haji, DPR Minta Kemenag Pastikan Kuota untuk Indonesia

Selain itu, kata dia, Panja BPIH akan segera menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan atas jumlah kuota. Penyusunan biaya itu akan dihitung berdasarkan atas kebutuhan tiket pesawat, akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi dan dalam negeri, serta keperluan jamaah lainnya yang dibutuhkan.

"Selain itu, Pemerintah Indonesia harus segera mendata calon jamaah haji yang akan diberangkatkan sesuai dengan persyaratan di bawah usia 65 tahun dan dipastikan mereka telah mendapatkan vaksin yang diakui Pemerintah Arab Saudi," kata politikus Partai Golkar ini.

Dia menambahkan, Kementerian Agama (Kemenag) juga harus dapat menjelaskan kepada calon jamaah haji di atas usia 65 tahun, yang seharusnya berangkat tahun ini agar mereka tidak kecewa. Karena jumlah calon jamaah haji di atas 65 tahun cukup banyak.

Bahkan jika diperlukan Pemerintah Indonesia melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi agar ada relaksasi tentang usia ini juga mengupayakan penambahan kuota untuk jamaah Indonesia. "Ikhtiar ini sebagai upaya kita untuk semakin memperkecil antrean calon jamaah haji kita yang sangat panjang," pungkas legislator Dapil Jawa Barat ini.