PKS Minta Jokowi Sanksi Luhut terkait Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju berhenti berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024, termasuk masa jabatan presiden tiga periode. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid meminta keseriusan Presiden Jokowi atas pernyataannya tersebut.

Menurut Hidayat Nur Wahid, salah satu bentuk keseriusan itu adalah memberikan sanksi. Sebab, kegaduhan soal perpanjangan masa jabatan presiden dilontarkan oleh sejumlah menteri, dan yang paling getol adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan .

"Sebagai bukti keseriusan, PKS minta Presiden Jokowi berani beri sanksi terhadap menteri-menteri, termasuk terhadap Menko Marves LBP," ujar Hidayat dalam akun Twitter pribadinya, @hnurwahid, Kamis (7/4/2022).



Menurut Hidayat, sanksi tersebut harus diberikan ketika muncul kembali menteri menyuaran penundaan pemilu. "Jika tak laksanakan arahan presiden dengan tetap ngotot suarakan tunda pemilu atau perpanjang masa jabatan presiden," katanya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi melarang para menteri di Kabinet Indonesia Maju berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Menurut dia, hal itu hanyalah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan atau perpanjangan," ujar Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna yang diikuti para menteri, Rabu (6/4/20202).

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Jokowi juga meminta kepada para menteri untuk memiliki sensitifitas tinggi terhadap kesulitan yang tengah terjadi. Menurut dia, para menteri juga bisa harus bisa menjelaskan langkah apa saja yang telah diambil oleh pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut dengan baik.