Soal Reshuffle Kabinet, Bima Arya: PAN Tidak Dalam Posisi Mendesak
loading...
Wali Kota Bogor yang juga Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya menyatakan reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini santer menyatakan reshuffle (pergantian) Kabinet Indonesia Maj u. Hal itu disampaikannya sebagai rasa kekesalan atas penemuan beberapa kementerian, lembaga, BUMN, dan kepala daerah yang masih mengimpor sejumlah kebutuhan mereka.
Merespons isu reshuffle, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan pergantian menteri itu merupakan kewenangan Jokowi. Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah tergabung dalam koalisi pemerintah tidak punya urusan perihal pergantian kursi di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Baca juga: PAN Tegaskan Perceraian Anak Amien Rais dengan Putri Zulkifli Hasan Tak Terkait Politik
"Kami (PAN) tidak dalam posisi mendesak," ujar Bima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (6/4/2022) malam.
Jika nantinya tidak mendapatkan "jatah" dari Presiden, Bima menyatakan tidak akan mengubah sikap PAN terhadap pemerintah. Menurutnya, bergabungnya PAN ke koalisi tujuan utamanya untuk membangkitkan energi positif.
"Mendukung pemerintah sampai di akhir masa pemerintahannya," ucap Politikus PAN itu.
"Itu (reshuffle) semua adalah kewenangan Presiden, apa pun itu tidak mengubah posisi PAN sebagai partai pendukung pemerintah," imbuhnya.
Sebelumnya, dikabarkan para elite PAN mengadakan pertemuan di kediaman Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan di bilangan Cipinang Indah, Jakarta Timur. Pertemuan itu disebut terkait isu reshuffle yang sedang digaungkan Jokowi.
Bima Arya pun menampik hal tersebut. Menurutnya, pertemuan ini sekadar silaturahmi antar anggota PAN. "Tidak berbicara sama sekali masalah reshuffle," kata Bima.
Dia menjelaskan dalam pertemuan itu memang ada beberapa diskusi. Menurutnya, diskusi-diskusi yang terjadi hanya sebatas masalah internal partai.
"Beberapa strategi-strategi pemenangan pemilu dan konsolidasi internal," ucapnya.
Merespons isu reshuffle, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan pergantian menteri itu merupakan kewenangan Jokowi. Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah tergabung dalam koalisi pemerintah tidak punya urusan perihal pergantian kursi di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Baca juga: PAN Tegaskan Perceraian Anak Amien Rais dengan Putri Zulkifli Hasan Tak Terkait Politik
"Kami (PAN) tidak dalam posisi mendesak," ujar Bima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (6/4/2022) malam.
Jika nantinya tidak mendapatkan "jatah" dari Presiden, Bima menyatakan tidak akan mengubah sikap PAN terhadap pemerintah. Menurutnya, bergabungnya PAN ke koalisi tujuan utamanya untuk membangkitkan energi positif.
"Mendukung pemerintah sampai di akhir masa pemerintahannya," ucap Politikus PAN itu.
"Itu (reshuffle) semua adalah kewenangan Presiden, apa pun itu tidak mengubah posisi PAN sebagai partai pendukung pemerintah," imbuhnya.
Sebelumnya, dikabarkan para elite PAN mengadakan pertemuan di kediaman Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan di bilangan Cipinang Indah, Jakarta Timur. Pertemuan itu disebut terkait isu reshuffle yang sedang digaungkan Jokowi.
Bima Arya pun menampik hal tersebut. Menurutnya, pertemuan ini sekadar silaturahmi antar anggota PAN. "Tidak berbicara sama sekali masalah reshuffle," kata Bima.
Dia menjelaskan dalam pertemuan itu memang ada beberapa diskusi. Menurutnya, diskusi-diskusi yang terjadi hanya sebatas masalah internal partai.
"Beberapa strategi-strategi pemenangan pemilu dan konsolidasi internal," ucapnya.
(kri)
