Pilkada Diprediksi Jadi Ajang Menawarkan Solusi Penanganan COVID-19
Kamis, 18 Juni 2020 - 09:08 WIB
loading...
Pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah pagebluk COVID-19 diprediksi akan mengubah gaya kampanye dan gagasan dari para calon. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan kepala daerah ( pilkada ) di tengah pagebluk COVID-19 diprediksi akan mengubah gaya kampanye dan gagasan dari para calon. Mereka diprediksi akan menawarkan program penanganan COVID-19 dan menggerakan ekonomi di tengah krisis ini.
Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan pilkada kali ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pemimpin terbaik. Artinya, yang bisa membawa daerah keluar dari situasi krisis akibat pagebluk ini. (Baca juga: Mendagri Pastikan Anggaran Pilkada Utuh Tak Terganggu Corona)
Pilkada serentak di 270 daerah ini akan dihelat pada 9 Desember 2020. Tahapannya sudah dimulai lagi pada 15 Juni lalu setelah sempat terhenti karena merebaknya COVID-19 di Indonesia.
“Yang bisa mengendalikan dan mengelola persoalan kesehatan COVID-19. Di saat bersamaan, bisa menggerakan sosial-ekonomu masyarakat agar tetap produktif tapi aman,” ujarnya dalam webinar bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Rabu (17/6/2020).
Bahtiar memerkirakan masyarakat akan disuguhi adu gagasan, program terobosan, dan solusi menghadapi pagebluk COVID-19. “Terlebih pandemi ini diperkirakan masih akan berlangsung tiga tahun ke depan. Maka, pemimpin terpilih pada 9 Desember nanti akan sangat menentukan masa depan daerah,” tuturnya.
Pilkada ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi calon pertahana. Meskipun banyak pihak menyebut mereka diuntungkan karena penantang sulit berkampanye secara maksimal di tengah pagebluk ini.
Namun, pertahana harus bisa membenahi diri dan mengubah cara kepemimpinannya agar tetap mendapatkan dukungan. Jika tidak, pemilih akan pindah ke penantang yang menyodorkan ide-ide yang lebih inovatif.
Masyarakat diharapkan mengikuti seluruh tahapan pilkada dan menggunakan hak pilihnya. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. (Baca: Pilkada 2020, Ini Tiga Ukuran KPU soal Bisa Tidaknya Digelar)
“Kami mengharapkan adanya partisipasi masyarakat. Juga mulai terbangun sistem nilai yang tadinya malas, sekarang sudah menggunakan masker. Kalau ada kerumunan, ada yang harus mengingatkan agar tidak terlalu dekat,” pungkas Bahtiar.
Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan pilkada kali ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pemimpin terbaik. Artinya, yang bisa membawa daerah keluar dari situasi krisis akibat pagebluk ini. (Baca juga: Mendagri Pastikan Anggaran Pilkada Utuh Tak Terganggu Corona)
Pilkada serentak di 270 daerah ini akan dihelat pada 9 Desember 2020. Tahapannya sudah dimulai lagi pada 15 Juni lalu setelah sempat terhenti karena merebaknya COVID-19 di Indonesia.
“Yang bisa mengendalikan dan mengelola persoalan kesehatan COVID-19. Di saat bersamaan, bisa menggerakan sosial-ekonomu masyarakat agar tetap produktif tapi aman,” ujarnya dalam webinar bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Rabu (17/6/2020).
Bahtiar memerkirakan masyarakat akan disuguhi adu gagasan, program terobosan, dan solusi menghadapi pagebluk COVID-19. “Terlebih pandemi ini diperkirakan masih akan berlangsung tiga tahun ke depan. Maka, pemimpin terpilih pada 9 Desember nanti akan sangat menentukan masa depan daerah,” tuturnya.
Pilkada ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi calon pertahana. Meskipun banyak pihak menyebut mereka diuntungkan karena penantang sulit berkampanye secara maksimal di tengah pagebluk ini.
Namun, pertahana harus bisa membenahi diri dan mengubah cara kepemimpinannya agar tetap mendapatkan dukungan. Jika tidak, pemilih akan pindah ke penantang yang menyodorkan ide-ide yang lebih inovatif.
Masyarakat diharapkan mengikuti seluruh tahapan pilkada dan menggunakan hak pilihnya. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. (Baca: Pilkada 2020, Ini Tiga Ukuran KPU soal Bisa Tidaknya Digelar)
“Kami mengharapkan adanya partisipasi masyarakat. Juga mulai terbangun sistem nilai yang tadinya malas, sekarang sudah menggunakan masker. Kalau ada kerumunan, ada yang harus mengingatkan agar tidak terlalu dekat,” pungkas Bahtiar.
(kri)
Lihat Juga :
