Cegah Paham Radikal Terorisme, BNPT-Muhammadiyah Perkuat Moderasi Beragama

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) bersama Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sepakat menolak dan mencegah penyebaran paham radikal terorisme. Pencegahan tersebut salah satunya dengan penguatan prinsip moderasi beragama.

"Kerja sama yang baik dengan PP Muhammadiyah sangat penting dalam rangka penguatan moderasi beragama," ungkap Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar saat bertemu dengan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Jumat (1/4/2022).

Dalam rangka mencegah paham radikal terorisme, BNPT sangat terbuka dan menerima masukan dari berbagai pihak terutama dari Muhammadiyah. "Tokoh-tokoh agama Muhammadiyah bisa memberikan masukan kepada kami," jelasnya.



Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir melihat langkah BNPT yang menggelorakan konsep moderasi beragama sudah tepat. Menurutnya, moderasi beragama adalah model yang sangat cocok dalam menangkal narasi radikal terorisme.

"Dari iklim saja Indonesia sudah moderat. Dari segi sejarah di mana agama-agama masuk ke Indonesia juga ada bermacam-macam agama dan tidak ada perang. Pendidikan moderasi itu hasilnya long-term. BNPT tidak berjalan sendirian dalam menguatkan moderasi beragama," katanya.



Haedar menambahkan anak muda yang menjadi target propaganda radikal terorisme harus dilindungi. Pemikiran radikal yang ingin mengganti haluan negera dengan sistem agama adalah kekeliruan yang fatal. Konsep NKRI dengan Pancasila-nya adalah Darul Ahdi Wa Syahadaah, berarti negara kesepakatan dan persaksian.

"Indonesia negara Pancasila itu sejalan dengan Islam. Hasil Ijtihad dari pemuka agama dan para ulama. Maka tidak perlu lagi mencari bentuk negara lain," jelasnya.

Mengakhiri kegiatan pertemuan ini, BNPT dan Muhammadiyah dijadwalkan akan melakukan perjanjian kerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.