Pimpinan DPD Ingin Pembangunan IKN Nusantara On the Track
Jum'at, 01 April 2022 - 13:41 WIB
loading...
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Mahyudin mengunjungi Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kamis (31/3/2022). Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) Mahyudin mengunjungi Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (31/3/2022). Mahyudin dalam kunjungannya bersama Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN Surya Tjandra, Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, dan sejumlah anggota DPD RI asal Dapil Kalimantan antara lain Marthin Billa, Hasan Basri, Zainal Arifin, Ajbar, Andri Singkarru, dan Fernando Sinaga.
“DPD RI perlu melihat langsung proses pembangunan IKN Nusantara, agar tetap on the track. Walau kita mendukung pembangunan ini, namun dukungan harus realistis, dengan melihat berbagai sisi lain, seperti sosial, budaya, dan juga masyarakat lokal. Kami ingin pembangunan ini berjalan, namun masyarakat lokal juga harus mendapatkan tempat,” kata Mahyudin,
Menurut dia, DPD perlu hadir melihat secara langsung lokasi IKN Nusantara dan memitigasi berbagai potensi masalah yang terjadi dalam proses pembangunan ibu kota baru tersebut. Apalagi, kata dia, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu sejak awal sudah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Baca juga: Ketua DPD Minta Tak Ada Penggusuran Paksa Lahan Rakyat di IKN
“Kita sekarang berada di Titik Nol IKN Nusantara, yang memang selama ini banyak menuai pro dan kontra. Maksudnya ada yang setuju mendukung, ada pula yang menolak, dengan menguji materi ke MK, bahkan ada yang sedikit melecehkan. Maka kami dari DPD perlu hadir untuk melihat secara langsung, menginventarisir masalah dan memastikan pembangunan on the track,” imbuhnya.
Dia menilai pembangunan ibu kota baru itu layak disebut proyek monumental di Indonesia, yang idenya sudah ada sejak era Bung Karno, Soeharto, Habibie, sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gagasan pemindahan ibu kota ini bahkan terus berjalan seiring silih bergantinya kepemimpinan nasional, dan baru di era Presiden Jokowi bisa terealisasi sebagai upaya mewujudkan pemerataan di Indonesia.
“Baru di era Presiden Jokowi ini terjadi. Dengan ide besarnya, agar pemerataan pembangunan bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Mengingat Kaltim ini berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, dengan daya dukungnya yang juga baik,” tuturnya.
Baca: Amankan IKN dari Spekulan Tanah, Ini Komposisi Satgas Pertanahan
Maka itu, dia meminta seluruh pihak untuk mendukung pemindahan ibu kota ini. Menurutnya, ide pemindahan ibu kota ini sangat mulia dan demi kebaikan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Namun, IKN Nusantara harus dibangun untuk jangka panjang, karena menurutnya, proyek ini akan tercatat dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia.
“Kita harus support Pak Presiden bersama-sama, jangan biarkan presiden pasang badan sendiri, karena pemindahan IKN ini adalah ide mulia. Namun, kita tidak ingin membangun yang sifatnya hanya untuk esok hari atau lima tahun ke depan, kita ingin membangun untuk beribu-ribu tahun mendatang. Ini adalah proyek monumental yang akan tercatat dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia. Kita berharap, semoga pembangunan IKN ini berjalan dengan lancar,” pungkasnya.
“DPD RI perlu melihat langsung proses pembangunan IKN Nusantara, agar tetap on the track. Walau kita mendukung pembangunan ini, namun dukungan harus realistis, dengan melihat berbagai sisi lain, seperti sosial, budaya, dan juga masyarakat lokal. Kami ingin pembangunan ini berjalan, namun masyarakat lokal juga harus mendapatkan tempat,” kata Mahyudin,
Menurut dia, DPD perlu hadir melihat secara langsung lokasi IKN Nusantara dan memitigasi berbagai potensi masalah yang terjadi dalam proses pembangunan ibu kota baru tersebut. Apalagi, kata dia, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu sejak awal sudah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Baca juga: Ketua DPD Minta Tak Ada Penggusuran Paksa Lahan Rakyat di IKN
“Kita sekarang berada di Titik Nol IKN Nusantara, yang memang selama ini banyak menuai pro dan kontra. Maksudnya ada yang setuju mendukung, ada pula yang menolak, dengan menguji materi ke MK, bahkan ada yang sedikit melecehkan. Maka kami dari DPD perlu hadir untuk melihat secara langsung, menginventarisir masalah dan memastikan pembangunan on the track,” imbuhnya.
Dia menilai pembangunan ibu kota baru itu layak disebut proyek monumental di Indonesia, yang idenya sudah ada sejak era Bung Karno, Soeharto, Habibie, sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gagasan pemindahan ibu kota ini bahkan terus berjalan seiring silih bergantinya kepemimpinan nasional, dan baru di era Presiden Jokowi bisa terealisasi sebagai upaya mewujudkan pemerataan di Indonesia.
“Baru di era Presiden Jokowi ini terjadi. Dengan ide besarnya, agar pemerataan pembangunan bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Mengingat Kaltim ini berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, dengan daya dukungnya yang juga baik,” tuturnya.
Baca: Amankan IKN dari Spekulan Tanah, Ini Komposisi Satgas Pertanahan
Maka itu, dia meminta seluruh pihak untuk mendukung pemindahan ibu kota ini. Menurutnya, ide pemindahan ibu kota ini sangat mulia dan demi kebaikan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Namun, IKN Nusantara harus dibangun untuk jangka panjang, karena menurutnya, proyek ini akan tercatat dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia.
“Kita harus support Pak Presiden bersama-sama, jangan biarkan presiden pasang badan sendiri, karena pemindahan IKN ini adalah ide mulia. Namun, kita tidak ingin membangun yang sifatnya hanya untuk esok hari atau lima tahun ke depan, kita ingin membangun untuk beribu-ribu tahun mendatang. Ini adalah proyek monumental yang akan tercatat dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia. Kita berharap, semoga pembangunan IKN ini berjalan dengan lancar,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
