Tak Naikan Harga Pertalite, Bukti Pemerintah Berpihak kepada Rakyat Kecil
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dinilai sudah melalui berbagai perhitungan dan pertimbangan yang matang.
Mantan Sekjen Relawan Jokowi - Ma’ruf Amin (JOKMA) Jawa Barat Ceceng Muslih menilai, walaupun kenaikan BBM jenis Pertamax tidak bisa dihindarkan lagi, tetapi pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir masih berpihak kepada masyarakat kecil. Di mana pemerintah tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite melainkan disubsidi.
"Di mana mayoritas masyarakat di kalangan bawah yang dengan keterbatasannya akan sangat terbantu dengan subsidi ini, sehingga masih bisa membeli BBM jenis Pertalite dengan harga terjangkau," kata Cecep, Kamis (31/3/2022).
Cecep menambahkan, kenaikan BBM jenis Pertamax harus dihadapi secara bijak oleh masyarakat khususnya golongan menengah dan atas. "Dengan kemampuannya sudah tidak lagi wajar untuk menerima subsidi. Selain itu pula perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa dengan membeli BBM non-subsidi berarti kita telah turut andil dalam memajukan perekonomian dan pembangunan negara yang kita cintai ini, Indonesia,” jelas Ceceng.
Cecep menambahkan, sumbangsih Pertamina dalam pembangunan negeri ini selain sebagai penyedia bahan bakar juga bisa dilihat dari program-program lainnya seperti pembangunan rumah sakit, pembinaan UMKM, dan bantuan di bidang pendidikan, juga pelestarian lingkungan hidup, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang selama ini telah dijalankan juga oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
“Semoga Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dan Menteri BUMN Erick Thohir, bisa tetap istiqomah menjalankan amanatnya dan selalu berpihak kepada masyarakat. Pasti keputusan untuk menaikkan harga BBM ini bukan keputusan yang gampang untuk diambil. Tapi percayalah kebijakan yang diambil sudah tentu untuk kepentingan bangsa dan negara ini, dan itulah yang terbaik yang harus diambil,” jelas Ceceng.
Lihat Juga: Daftar Komandan Paspampres Sukses Raih Jenderal Bintang 4, Tiga di Antaranya Perisai Hidup Jokowi
Mantan Sekjen Relawan Jokowi - Ma’ruf Amin (JOKMA) Jawa Barat Ceceng Muslih menilai, walaupun kenaikan BBM jenis Pertamax tidak bisa dihindarkan lagi, tetapi pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir masih berpihak kepada masyarakat kecil. Di mana pemerintah tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite melainkan disubsidi.
"Di mana mayoritas masyarakat di kalangan bawah yang dengan keterbatasannya akan sangat terbantu dengan subsidi ini, sehingga masih bisa membeli BBM jenis Pertalite dengan harga terjangkau," kata Cecep, Kamis (31/3/2022).
Baca Juga
Cecep menambahkan, kenaikan BBM jenis Pertamax harus dihadapi secara bijak oleh masyarakat khususnya golongan menengah dan atas. "Dengan kemampuannya sudah tidak lagi wajar untuk menerima subsidi. Selain itu pula perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa dengan membeli BBM non-subsidi berarti kita telah turut andil dalam memajukan perekonomian dan pembangunan negara yang kita cintai ini, Indonesia,” jelas Ceceng.
Cecep menambahkan, sumbangsih Pertamina dalam pembangunan negeri ini selain sebagai penyedia bahan bakar juga bisa dilihat dari program-program lainnya seperti pembangunan rumah sakit, pembinaan UMKM, dan bantuan di bidang pendidikan, juga pelestarian lingkungan hidup, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang selama ini telah dijalankan juga oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
“Semoga Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dan Menteri BUMN Erick Thohir, bisa tetap istiqomah menjalankan amanatnya dan selalu berpihak kepada masyarakat. Pasti keputusan untuk menaikkan harga BBM ini bukan keputusan yang gampang untuk diambil. Tapi percayalah kebijakan yang diambil sudah tentu untuk kepentingan bangsa dan negara ini, dan itulah yang terbaik yang harus diambil,” jelas Ceceng.
Lihat Juga: Daftar Komandan Paspampres Sukses Raih Jenderal Bintang 4, Tiga di Antaranya Perisai Hidup Jokowi
(cip)