Apdesi Dorong Jokowi 3 Periode, PKB: Kepala Desa Tak Layak Jadi Alat Manuver Politik
loading...
Politikus PKB Luqman Hakim berharap kepala desa dan perangkat desa mengerjakan tugas utamanya saja. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Luqman Hakim angkat bicara ihwal rencana Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.
Luqman berharap, kepala desa dan perangkat desa mengerjakan tugas utamanya saja. Menurutnya, lebih baik memperjuangkan kemakmuran rakyat di desanya masing-masing.
"Tidak selayaknya kepala desa dan perangkat desa menyediakan diri sebagai alat pihak-pihak tertentu melakukan manuver politik yang kontra-konstitusi," kata Luqman kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).
Menurut dia, banyak organisasi dalam satu profesi, menurutnya tidak masalah. Dengan syarat, keberadaan organisasi-organisasi itu memang murni dari kebutuhan anggota-anggotanya. Namun ia menyayangkan, jika munculnya banyak organisasi dalam satu profesi akibat dari adanya intervensi pihak eksternal yang ingin memperalat para pelaku profesi tersebut.
Luqman pun mengingatkan kembali soal bernegara dalam negara hukum. Dia menyebut, ada profesi-profesi tertentu yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan politik praktis. Kepala desa dan perangkat desa, dilarang oleh undang-undang melakukan politik praktis.
"Dukungan pihak yang mengklaim kepala desa se-Indonesia terhadap Jokowi untuk maju sebagai capres untuk ketiga kalinya, selain melanggar undang-undang, juga menabrak konstitusi," pungkasnya.
Luqman berharap, kepala desa dan perangkat desa mengerjakan tugas utamanya saja. Menurutnya, lebih baik memperjuangkan kemakmuran rakyat di desanya masing-masing.
"Tidak selayaknya kepala desa dan perangkat desa menyediakan diri sebagai alat pihak-pihak tertentu melakukan manuver politik yang kontra-konstitusi," kata Luqman kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).
Menurut dia, banyak organisasi dalam satu profesi, menurutnya tidak masalah. Dengan syarat, keberadaan organisasi-organisasi itu memang murni dari kebutuhan anggota-anggotanya. Namun ia menyayangkan, jika munculnya banyak organisasi dalam satu profesi akibat dari adanya intervensi pihak eksternal yang ingin memperalat para pelaku profesi tersebut.
Luqman pun mengingatkan kembali soal bernegara dalam negara hukum. Dia menyebut, ada profesi-profesi tertentu yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan politik praktis. Kepala desa dan perangkat desa, dilarang oleh undang-undang melakukan politik praktis.
"Dukungan pihak yang mengklaim kepala desa se-Indonesia terhadap Jokowi untuk maju sebagai capres untuk ketiga kalinya, selain melanggar undang-undang, juga menabrak konstitusi," pungkasnya.
(muh)
Explore More