Kekerasan KKB Papua Dinilai Upaya Mensabotase Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional-Pemuda Adat Papua (DPN-PAP) mengecam aksi penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap TNI, Polri dan warga sipil. Termasuk penembakan terhadap pekerja yang menewaskan delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada awal Maret 2022.

Teror penembakan ini semakin menegaskan kelompok KKB yaitu TPNPB dan OPM berupaya menghalangi upaya pembangunan dan menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat Papua. Tindakan biadab dan keji yang dilakukan Kelompok Teroris Papua (KST) inipun mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak.



Ketua Umum DPN-PAP Jan Christian Arebo mengutuk tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh TPNPB tersebut. “Penembakan yang dilakukan KKB ini sudah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sehingga saya katakan bahwa kelompok teroris yang melakukan penembakan terhadap 8 orang pekerja Telkom di distrik Beoga adalah tindakan pelanggaran HAM,” ujarnya pada Webinar Violence and Sabotage of Infrastructure Development in Papua, Rabu (30/3/2022).

Menurut Arebo, warga Papua sejatinya tidak ada yang menolak pembangunan infrastruktur. Mereka tidak antipendatang dan tidak antiinvestasi. Untuk itu, pembangunan oleh Pemerintah Indonesia harus tetap berjalan terus untuk mewujudkan rasa keadilan sosial. Arebo menilai proyek pembangunan yang sedang berjalan adalah penyempurnaan konektivitas di Tanah Papua baik trans Papua maupun jaringan telekomukasi.

“KKB semakin berani dan semakin brutal melakukan aksinya karena merasa ada dukungan. Saya tahu ada peran-peran oknum di Papua yang sampai hari ini terus bersuara mendukung Papua Merdeka dan meminta Dewan HAM PBB untuk memeriksa pelanggaran HAM di Papua,” jelasnya.

Arebo menyebut di Papua ada aktor, oknum-oknum tertentu yang menginginkan Papua tidak kondusif. Kemudian menyebarkan berita-berita melalui media sosial, seolah-olah Papua tidak kondusif dan dimainkan oleh aktor luar negeri seperti Benny Wenda untuk memperjuangkan Papua Merdeka.

“Sebagai generasi Papua yang punya semangat kebangsaan dan cinta NKRI saya akan terus menjadi garda terdepan untuk menjaga Papua dalam NKRI. Hal-hal yang terus mengatasnamakan orang Papua akan terus saya tolak karena kami tidak pernah meminta referendum, kami ingin Papua tetap dalam NKRI,” tegasnya.

Director of CISSRec, Pratama Persadha menilai KKB pasti memiliki pendukung di belakangnya karena mereka punya akses senjata api. ”Isu terkait keamanan Papua bergerak sangat dinamis di media mainstream dan media sosial. Di media mainstream, persepsi publik pada pembangunan Papua (sosialisasinya) berada dalam prosentase positif netral sebanyak 77%,” kata pakar cyber tersebut.

Pergerakan isu yang berkembang di media sosial memiliki perbedaan karakter yang perlu diperhatikan. Dalam topik Papua, dia menilai, Twitter lebih politis digunakan untuk menarik perhatian netizen simpatisan dalam negeri dan luar negeri. Sedangkan, Facebook lebih organik sehingga perlu mendapat perhatian karena berpotensi menggerakkan aksi dan emosional. Sementara Instagram lebih kepada visual.