Kemendagri Tekankan Sinergitas Pusat dan Daerah Rumuskan Kebijakan Berbasis Bukti
Selasa, 29 Maret 2022 - 21:59 WIB
loading...
Sekretaris Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri (BSKDN) Kurniasih, menekankan pentingnya sinergitas pusat dan daerah untuk merumuskan kebijakan yang berbasis bukti. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang demikian cepat menuntut pemerintah untuk saling bersinergi dalam memberikan pelayanan publik . Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pun mesti diputuskan dengan pertimbangan yang matang, relevan, dan adaptif dengan perubahan tersebut. Hal itu hanya dapat dilakukan dengan merumuskan kebijakan yang berbasis bukti.
Demikian disampaikan Sekretaris Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri (BSKDN) Kurniasih, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Banten, Senin, 28 Maret 2022.
“Menjawab tantangan kemajuan teknologi, bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab itu, BSKDN fokus pada penguatan strategi kebijakan pusat dan daerah dengan memberikan pembinaan, penerapan digitalisasi, dan pembentukan kelembagaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik,” ungkap Kurniasih, Selasa (29/3/2022).
Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Punya Budaya Inovatif
Masing-masing fokus tersebut, lanjut Kurniasih, bermuara pada rumusan kebijakan yang berbasis bukti. “Itu (kebijakan berbasis bukti) akan meningkatkan kualitas layanan publik yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah,” tambahnya.
Sebab itu, Kurniasih mengharapkan rapat koordinasi tersebut dapat menjadi sarana yang efektif untuk terus menjalin komunikasi dan sinergitas antara pusat dan daerah. “Kami juga mengharapkan adanya masukan dan isu strategis di daerah yang dapat kami sampaikan kepada pimpinan, guna menjadi dasar pengambilan keputusan Bapak Menteri Dalam Negeri," ucapnya lagi.
Baca juga: Kemendagri: Ada 4.626 Pejabat Penuhi Kriteria Duduki Pj Kepala Daerah
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani, mengatakan Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya menghadirkan beragam kebijakan berbasis bukti sebagaimana yang diarahkan BSKDN, Salah satunya ditunjukkan dalam raihan Indeks Inovasi Daerah 2021 lalu.
“Alhamdulillah, Provinsi Banten mendapat penghargaan dari Kemendagri dalam IGA (Innovation Government Award) 2021, di peringkat delapan sebagai daerah Sangat Inovatif,” ungkap Mahdani.
Meskipun begitu, pihaknya belum berpuas diri dan bertekad untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di tahun mendatang. Sebab itu, Mahdani mengharapkan pertemuan ini dapat menjadi kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk mendengar arahan sebagaimana yang disampaikan Sekretaris BSKDN tadi.
“Kami juga berharap arahan dari bapak-bapak Kapus atas program-program yang diinisiasi BSKDN Kemendagri, agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh Provinsi Banten,” ucapnya lagi kepada seluruh jajaran Kepala Pusat (Kapus) Litbang Kemendagri yang hadir dalam rapat tersebut.
Demikian disampaikan Sekretaris Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri (BSKDN) Kurniasih, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Banten, Senin, 28 Maret 2022.
“Menjawab tantangan kemajuan teknologi, bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab itu, BSKDN fokus pada penguatan strategi kebijakan pusat dan daerah dengan memberikan pembinaan, penerapan digitalisasi, dan pembentukan kelembagaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik,” ungkap Kurniasih, Selasa (29/3/2022).
Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Punya Budaya Inovatif
Masing-masing fokus tersebut, lanjut Kurniasih, bermuara pada rumusan kebijakan yang berbasis bukti. “Itu (kebijakan berbasis bukti) akan meningkatkan kualitas layanan publik yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah,” tambahnya.
Sebab itu, Kurniasih mengharapkan rapat koordinasi tersebut dapat menjadi sarana yang efektif untuk terus menjalin komunikasi dan sinergitas antara pusat dan daerah. “Kami juga mengharapkan adanya masukan dan isu strategis di daerah yang dapat kami sampaikan kepada pimpinan, guna menjadi dasar pengambilan keputusan Bapak Menteri Dalam Negeri," ucapnya lagi.
Baca juga: Kemendagri: Ada 4.626 Pejabat Penuhi Kriteria Duduki Pj Kepala Daerah
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani, mengatakan Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya menghadirkan beragam kebijakan berbasis bukti sebagaimana yang diarahkan BSKDN, Salah satunya ditunjukkan dalam raihan Indeks Inovasi Daerah 2021 lalu.
“Alhamdulillah, Provinsi Banten mendapat penghargaan dari Kemendagri dalam IGA (Innovation Government Award) 2021, di peringkat delapan sebagai daerah Sangat Inovatif,” ungkap Mahdani.
Meskipun begitu, pihaknya belum berpuas diri dan bertekad untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di tahun mendatang. Sebab itu, Mahdani mengharapkan pertemuan ini dapat menjadi kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk mendengar arahan sebagaimana yang disampaikan Sekretaris BSKDN tadi.
“Kami juga berharap arahan dari bapak-bapak Kapus atas program-program yang diinisiasi BSKDN Kemendagri, agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh Provinsi Banten,” ucapnya lagi kepada seluruh jajaran Kepala Pusat (Kapus) Litbang Kemendagri yang hadir dalam rapat tersebut.
(cip)
Lihat Juga :
