Wakil Ketua Komisi XI DPR Nilai BPR Layak Jadi Penyalur KUR
Selasa, 29 Maret 2022 - 09:18 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Dana KUR Himbara Rp 388 Triliun, Erick Thohir Optimistis Tercapai
Daya tahan BPR, lanjut Fathan, salah satunya bisa dilihat dari performa mereka yang tetap tumbuh positif meskipun banyak Lembaga jasa keuangan lain menurun kinerjanya dihantam badai Pandemi Covid-19. Dia menegaskan siap memfasilitasi pertemuan Perbarindo dengan OJK atau wakil pemerintah untuk duduk bersama membahas peran serta BPR sebagai penyalur langsung KUR di Komisi XI DPR.
"Kendati demikian BPR juga harus berbenah diri untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, Penerapan tata Kelola yang baik, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi agar mampu bersaing dengan Bank atau lembaga jasa keuangan yang menjadi penyalur KUR," katanya.
Lebih jauh Politikus PKB ini mengungkapkan saat ini DPR sedang membahas RUU Omnibus Law pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Salah satu poin pembahasannya adalah mengenai skema penguatan kelembagaan, akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. "Kami berusaha agar BPR menjadi salah satu pokok pembahasan dan RUU tersebut bisa menjadi legislasi penguat BPR sebagai Lembaga jasa keuangan untuk pelaku UMKM," katanya.
Untuk diketahui Rakernas Perbarindo dilaksanakan secara daring dan luring di Gedung Bidakara Jakarta pada 28 Maret 2022. Tercatat ada sekitar 1.700 BPR ikut dalam kegiatan ini. Acara Rakernas juga dibarengi dengan seminar nasional dengan tema Memperkuat Inovasi, Sinergi, dan Optimisme Untuk Meningkatkan Kontribusi BPR–BPRS Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.
Seminar menghadirkan para narasumber Gede Edy Prasetya (Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko), Aviliani (Ekonom INDEF), Ayahandayani (OJK) dan Fathan Subchi (Wakil Ketua Komisi XI DPR).
Daya tahan BPR, lanjut Fathan, salah satunya bisa dilihat dari performa mereka yang tetap tumbuh positif meskipun banyak Lembaga jasa keuangan lain menurun kinerjanya dihantam badai Pandemi Covid-19. Dia menegaskan siap memfasilitasi pertemuan Perbarindo dengan OJK atau wakil pemerintah untuk duduk bersama membahas peran serta BPR sebagai penyalur langsung KUR di Komisi XI DPR.
"Kendati demikian BPR juga harus berbenah diri untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, Penerapan tata Kelola yang baik, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi agar mampu bersaing dengan Bank atau lembaga jasa keuangan yang menjadi penyalur KUR," katanya.
Lebih jauh Politikus PKB ini mengungkapkan saat ini DPR sedang membahas RUU Omnibus Law pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Salah satu poin pembahasannya adalah mengenai skema penguatan kelembagaan, akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. "Kami berusaha agar BPR menjadi salah satu pokok pembahasan dan RUU tersebut bisa menjadi legislasi penguat BPR sebagai Lembaga jasa keuangan untuk pelaku UMKM," katanya.
Untuk diketahui Rakernas Perbarindo dilaksanakan secara daring dan luring di Gedung Bidakara Jakarta pada 28 Maret 2022. Tercatat ada sekitar 1.700 BPR ikut dalam kegiatan ini. Acara Rakernas juga dibarengi dengan seminar nasional dengan tema Memperkuat Inovasi, Sinergi, dan Optimisme Untuk Meningkatkan Kontribusi BPR–BPRS Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.
Seminar menghadirkan para narasumber Gede Edy Prasetya (Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko), Aviliani (Ekonom INDEF), Ayahandayani (OJK) dan Fathan Subchi (Wakil Ketua Komisi XI DPR).
(abd)
Lihat Juga :
