MPR Fasilitasi Eks Kombatan GAM Dapatkan Hak Tanah dari Pemerintah
Jum'at, 25 Maret 2022 - 13:45 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani memfasilitasi langsung pertemuan antara eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pihak pemerintah yang diwakili Menteri ATR/BPN, Sofyan Jalil. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani memfasilitasi langsung pertemuan antara eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pihak pemerintah yang diwakili Menteri ATR/BPN, Sofyan Jalil. Agenda ini merupakan upaya untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak atas tanah eks kombatan GAM yang diatur dalam perjanjian Helsinski.
"Baru saja kami menerima penyerahan daftar nama dari 3.000 nama eks kombatan GAM dari Komite Peralihan Aceh kepada Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan Jalil. Ini merupakan inisiatif kami untuk memfasilitasi demi menjaga komitmen kita bersama untuk menegakkan kedaulatan negara, serta memperkuatan spirit nasionalisme demi tegak Merah Putih dan keutuhan NKRI," kata Muzani dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (25/3/2022).
Menurut Muzani, hal ini juga merupakan pelaksanaan atas perjanjian Helsinski yang telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia dengan GAM sebagai upaya penyelesaian konflik Aceh ketika itu. Sehingga, kata dia, penting bagi kedua belah pihak untuk sama-sama melaksanakan komitmen tersebut.
Perjanjian Helsinski adalah nota kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Salah satu yang disebutkan dalam perjanjian tersebut adalah hak atas tanah terhadap 3.000 eks kombatan GAM yang masing-masing dari mereka berhak mendapatkan tanah seluas 2 hektare.
"Ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk menjaga keutuhan NKRI. GAM mengakui Indonesia dengan tetap bergabung dalam NKRI dan pemerintah berkomitmen melaksanakan butir-butir yang terpaut dalam itu. Salah satunya mengenai pemberian hak atas tanah kepada 3.000 eks kombatan GAM untuk satu orang seluas 2.000 hektare," ujarnya.
Di samping itu, Sekjen Gerindra ini mengatakan bahwa partainya berkomitmen dalam upaya menjaga kutuhan dan kedaulatan negara. Hal itu sesuai dengan pesan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar selalu menjunjung tinggi kesetian terhadap bangsa dan negara.
Baca juga: Dikepung Ratusan GAM, Nyawa Jenderal Kopassus Selamat Setelah Ucapkan Kalimat Ini
Muzani berpendapat bahwa penyelesaian terhadap pelaksanaan perjanjian Helsinski harus menjadi komitmen bersama untuk dilaksanakan. Sebab itu juga merupakan bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
"Sejahtera Aceh, Sejahtera Indonesia. Aman Aceh, aman Indonesia. Sebaliknya susah Aceh, susah Indonesia," katanya.
"Baru saja kami menerima penyerahan daftar nama dari 3.000 nama eks kombatan GAM dari Komite Peralihan Aceh kepada Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan Jalil. Ini merupakan inisiatif kami untuk memfasilitasi demi menjaga komitmen kita bersama untuk menegakkan kedaulatan negara, serta memperkuatan spirit nasionalisme demi tegak Merah Putih dan keutuhan NKRI," kata Muzani dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (25/3/2022).
Menurut Muzani, hal ini juga merupakan pelaksanaan atas perjanjian Helsinski yang telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia dengan GAM sebagai upaya penyelesaian konflik Aceh ketika itu. Sehingga, kata dia, penting bagi kedua belah pihak untuk sama-sama melaksanakan komitmen tersebut.
Perjanjian Helsinski adalah nota kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Salah satu yang disebutkan dalam perjanjian tersebut adalah hak atas tanah terhadap 3.000 eks kombatan GAM yang masing-masing dari mereka berhak mendapatkan tanah seluas 2 hektare.
"Ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk menjaga keutuhan NKRI. GAM mengakui Indonesia dengan tetap bergabung dalam NKRI dan pemerintah berkomitmen melaksanakan butir-butir yang terpaut dalam itu. Salah satunya mengenai pemberian hak atas tanah kepada 3.000 eks kombatan GAM untuk satu orang seluas 2.000 hektare," ujarnya.
Di samping itu, Sekjen Gerindra ini mengatakan bahwa partainya berkomitmen dalam upaya menjaga kutuhan dan kedaulatan negara. Hal itu sesuai dengan pesan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar selalu menjunjung tinggi kesetian terhadap bangsa dan negara.
Baca juga: Dikepung Ratusan GAM, Nyawa Jenderal Kopassus Selamat Setelah Ucapkan Kalimat Ini
Muzani berpendapat bahwa penyelesaian terhadap pelaksanaan perjanjian Helsinski harus menjadi komitmen bersama untuk dilaksanakan. Sebab itu juga merupakan bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
"Sejahtera Aceh, Sejahtera Indonesia. Aman Aceh, aman Indonesia. Sebaliknya susah Aceh, susah Indonesia," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
