KPU Berharap Pemerintah-DPR Setuju Usulan Kenaikan Honor KPPS

Rabu, 23 Maret 2022 - 20:14 WIB
loading...
KPU Berharap Pemerintah-DPR...
Ketua KPU Ilham Saputra berharap honoor untuk KPPS yang naik menjadi Rp1 juta daa postur anggaran Pemilu 2024 tidak dipangkas. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Ilham Saputra berharap usulan kenaikan honorarium badan Ad Hoc, dalam hal ini petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) di Pemilu 2024 mendatang bisa dikabulkan oleh DPR dan Pemerintah.

Ilham menyampaikan bahwa salah satu aspek yang membuat anggaran Pemilu 2024 ini menjadi naik dari pemilu sebelumnya karena KPU ingin menaikkan honor bagi petugas KPPS di 2024 dari yang semula Rp500 ribu menjadi Rp1 juta.



"Dalam konstruksi anggaran Pemilu kita itu memegang peranan 54 persen honor penyelenggara pemilu," kata Ilham dalam diskusi daring yang digelar Partai Gelora, Rabu (23/3/2022).

Sehingga, ia berharap postur anggaran Pemilu 2024 yang diperuntukkan honor Badan Ad Hoc ini bukan menjadi aspek yang masuk ke dalam rasionalisasi anggaran saat pembahasan bersama DPR dan Pemerintah. Menurutnya, kenaikan honor ini juga penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini.

"Karena nanti agar kemudian masyarakat yang mendaftar jadi badan Ad Hoc bisa ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024," ujarnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Harga Pertamax Naik,...
Harga Pertamax Naik, Pengamat UGM: Tak Bisa Ditahan Lagi Pemerintah
Dukung Blokir Konten...
Dukung Blokir Konten LGBT di Medsos, DPR: Jika Dibiarkan Menormalisasi Perilaku Menyimpang
MUI Desak Pemerintah-DPR...
MUI Desak Pemerintah-DPR Rumuskan Regulasi Soal LGBT: Harus Lebih Berat dari Perzinaan!
Komisi VI DPR: Kenaikan...
Komisi VI DPR: Kenaikan Harga BBM Dilakukan Tiba-tiba, Kami Belum dapat Informasi
DPR Awasi Tata Kelola...
DPR Awasi Tata Kelola BGN Buntut Dadan Cs Terjerat Kasus Dugaan Korupsi
Buntut Listrik Blackout...
Buntut Listrik Blackout di Pulau Sumatera, PLN Didesak Beri Kompensasi
Harga BBM Nonsubsidi...
Harga BBM Nonsubsidi Mendadak Naik di Tengah Malam, DPR Bakal Panggil ESDM dan Pertamina
Ekonom: Kebijakan BI...
Ekonom: Kebijakan BI dan Pemerintah Memperkuat Rupiah Sudah Tepat
DPR Solid Tolak Aturan...
DPR Solid Tolak Aturan Kemasan Polos Produk Tembakau dari Kemenkes
Rekomendasi
Aktivis Muda Nasional:...
Aktivis Muda Nasional: Persatuan Bangsa Penting di Tengah Tantangan Global
Migrasi Pertamax ke...
Migrasi Pertamax ke Pertalite, Subsidi BBM Terancam Jebol Rp19,5 Triliun
Jenazah Ayatollah Khamenei...
Jenazah Ayatollah Khamenei Akan Dimakamkan pada 9 Juli
Berita Terkini
Kasus Muara Enim, Eks...
Kasus Muara Enim, Eks Penyidik KPK: WTP Penting Bagi Pemda, Malah Jadi Ajang Negosiasi
Peduli Lingkungan, Aliansi...
Peduli Lingkungan, Aliansi Lintas Agama-Kementerian LH Serukan Tobat Ekologis Nasional
Mahasiswa Soroti Pemborosan...
Mahasiswa Soroti Pemborosan APBN, Qodari: Prabowo Berhasil Hemat Rp300 Triliun
Polri Gelar Nobar Piala...
Polri Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Pakar Hukum: Mendekatkan Polisi dengan Masyarakat
Ditahan KPK, Asrul Azis...
Ditahan KPK, Asrul Azis Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
Tepis Ada Pembagian...
Tepis Ada Pembagian Keuntungan Program MBG ke Presiden, Kepala BGN: Hoaks
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved