Gerindra Pastikan Tak Akan Amendemen UUD 1945 Periode Ini
Rabu, 23 Maret 2022 - 18:55 WIB
loading...
Ketua Fraksi Gerindra di MPR Sugiono memastikan partainya menolak dilakukannya amendemen UUD 1945 bila dilakukan pada periode ini. Foto/dok.SINNDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra menegaskan sikap untuk tidak melakukan amendemen UUD 1945 di MPR RI pada periode ini. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Gerindra di MPR Sugiono.
“Mengingat situasi saat ini di mana isu amandemen UUD 1945 menjadi semakin sensitif dengan adanya wacana penundaan Pemilu, maka Fraksi Gerindra MPR juga sepakat dengan pendapat dan pandangan teman-teman fraksi lain untuk tidak melakukan amandemen tersebut,” kata Sugiono kepada wartawan dikutip Rabu (23/3/2022).
Baca juga: Amendemen UUD 1945 Dinilai Tak Perlu
Sugiono mengakui, Badan Pengkajian MPR telah mengkaji Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) agar dimasukkan ke dalam UUD 1945 dan hanya PPHN yang dimasukkan ke dalam amendemen.
“Benar bahwa Badan Pengkajian MPR telah melakukan pengkajian terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara untuk dimasukkan ke dalam UUD 1945. Dari awal pembahasannya pun disepakati bahwa jika pun dilaksanakan amandemen maka harus dipastikan bahwa hanya PPHN yang akan dimasukkan,” ungkap Sugiono.
Akan tetapi, kata Anggota Komisi I DPR ini, MPR belum membahas kapan waktu pelaksanaan amendemen UUD 1945 ini. “Namun, belum dibahas kapan tepatnya pelaksanaan amandemen tersebut akan dilaksanakan,” pungkasnya.
“Mengingat situasi saat ini di mana isu amandemen UUD 1945 menjadi semakin sensitif dengan adanya wacana penundaan Pemilu, maka Fraksi Gerindra MPR juga sepakat dengan pendapat dan pandangan teman-teman fraksi lain untuk tidak melakukan amandemen tersebut,” kata Sugiono kepada wartawan dikutip Rabu (23/3/2022).
Baca juga: Amendemen UUD 1945 Dinilai Tak Perlu
Sugiono mengakui, Badan Pengkajian MPR telah mengkaji Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) agar dimasukkan ke dalam UUD 1945 dan hanya PPHN yang dimasukkan ke dalam amendemen.
“Benar bahwa Badan Pengkajian MPR telah melakukan pengkajian terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara untuk dimasukkan ke dalam UUD 1945. Dari awal pembahasannya pun disepakati bahwa jika pun dilaksanakan amandemen maka harus dipastikan bahwa hanya PPHN yang akan dimasukkan,” ungkap Sugiono.
Akan tetapi, kata Anggota Komisi I DPR ini, MPR belum membahas kapan waktu pelaksanaan amendemen UUD 1945 ini. “Namun, belum dibahas kapan tepatnya pelaksanaan amandemen tersebut akan dilaksanakan,” pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
