Wakil Ketua BKSAP Gaungkan Kearifan Lokal Bali di Sidang IPU

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana menuturkan bahwa kearifan lokal Bali merupakan salah satu solusi untuk menjawab tantangan global menyangkut perubahan iklim. Dia menambahkan, kearifan lokal ini akan digaungkan dalam Sidang ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Nusa Dua, Bali yang dihadiri 155 negara.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa di Bali sebetulnya memiliki kearifan lokal yang bisa memberikan kontribusi atau menjawab tantangan global untuk menghadapi isu climate change yang berhubungan dengan lingkungan. Pasalnya, Bali memiliki filosofi Tri Hita Karana yakni hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta.

"Isu Tri Hita Karana yang berhubungan dengan Hari Nyepi, bahwa itu korelasinya ke Earth Hour. Kalau itu (Earth Hour) kan hanya jam saja. Kalau Hari Nyepi di Bali kan 24 jam, artinya itu suatu gagasan yang luar biasa," ujar Putu Rudana di Nusa Dua Bali, Minggu (20/3/2022).



Selain itu, politikus Partai Demokrat ini mengatakan ada lagi kearifan lokal yang berhubungan dengan alam yakni subak. Menurut Putu, jika dibandingkan dengan nuklir yang berbahaya itu energi yang tidak sustainable. Sedangkan, subak itu air mengalir dari gunung ke laut melalui sungai atau sawah yang justru sangat sustainable karena bersinergi dengan alam.

"Nah, filosofi-filosofi ini kearifan lokal tentu sudah kita suarakan dan di sini akan kita tunjukkan kepada mereka, bahwa ini sebetulnya bisa memberikan kontribusi atau menjawab tantangan global untuk menghadapi isu climate change yang berhubungan dengan lingkungan," jelas Putu.

Anggota DPR RI asal Bali ini menambahkan, perlu juga digali kearifan lokal dari negara-negara lain atau daerah lain untuk disatukan sebagai solusi menghadapi tantangan global terhadap perubahan iklim. Memang, sebetulnya sudah ada tapi sekarang bagaimana menggerakkan semua pihak agar berkomitmen sama-sama melaksanakannya.

"Bagaimana rakyat, negara atau pemerintah dan parlemen untuk turun langsung berkontribusi mengawal isu perubahan iklim yang menjadi tantangan ke depan. Sekarang isu perubahan iklim memang isu yang nyata dan betul-betul kritis, serta memberikan dampak begitu besar terhadap kehidupan manusia," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi global ke depan tidak semakin mudah tetapi makin sulit. Menurut dia, ada sebuah tantangan yang paling berbahaya jika tidak dilakukan bagi parlemen seluruh dunia yaitu perubahan iklim.

"Jangan melupakan bahwa kita menghadapi sebuah hal yang mengerikan kalau kita tidak berani memobilisasi kebijakan-kebijakan, baik di parlemen baik maupun pemerintah yaitu perubahan iklim," kata Jokowi.

Ia mengatakan perubahan iklim sering dibicarakan dan diputuskan dalam pertemuan global, tapi aksi lapangannya belum kelihatan. Misalnya, transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT), dari energi batu bara ke renewable energy. "Kelihatannya mudah, tapi praktiknya sesuatu yang sulit di lapangan utamanya bagi negara berkembang," jelas dia.

Sehingga, kata Jokowi, hal yang perlu dibicarakan adalah pendanaan iklim harus segera diselesaikan. Kedua, investasi dalam energi baru terbarukan, dan ketiga transfer teknologi.



"Kalau ini tidak riil dilakukan, sampai kapan pun saya pesimis yang namanya perubahan iklim betul-betul tidak dapat kita cegah. Kalau itu hanya kita bicarakan dari tahun ke tahun dan tidak ada keputusan, saya pesimis bahwa namanya perubahan iklim tidak bisa kita cegah sama sekali," ucapnya.