Wacana Penundaan Pemilu 2024, Sekjen PDIP: Berkaca dari Kisah Sastra Jendra

Sastra Jendra harus dipahami dengan kerendahan hati, penuh kepasrahan, dan dengan kematangan akal budi. “Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tata pemerintahan negara harus dijalankan oleh pemimpin dengan karakter yang sama. Tanpanya Sastra Jendra bisa mendatangkan celaka," kata Hasto.

Pria asal Yogyakarta itu menambahkan, bagi PDI Perjuangan, amendemen konstitusi memang tidak sepenuhnya sempurna mengingat dilakukan pada masa krisis, namun yang terpenting saat ini adalah membantu rakyat, bergerak ke bawah guna mempersiapkan pemilu serentak pada 14 Februari 2024 yang akan datang.

Hasto menambahkan, perubahan mendasar penundaan pemilu, mengingat implikasinya yang sangat luas, dapat dianalogikan pada cerita Sastra Jendra di atas. Atas dasar hal tersebut, seluruh anggota dan kader Partai hendaknya mengingat pesan yang disampaikan Megawati.

"Bahwa dalam menjalankan Pancasila dan konstitusi yang paling penting adalah spirit penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan negara gotong royong dan mewarisi banyak khasanah kebudayaan yang membuat hidup masyarakat aman, damai dan tentram tanpa diributkan oleh ide-ide yang dari sisi momentum politik sebenarnya sangat tidak tepat,” urai Hasto.

Sebagai warga bangsa, kata Hasto, semua pihak seharusnya mengikuti seluruh aturan, roh dan jiwa konstitusi. Semua memahami bahwa amendemen I-IV UUD 1945 pada awal 2000-an memang belum sempurna. Namun saat ini, tak tepat jika amendemen dilakukan demi penundaan pemilu.

“Tugas kita di tengah pandemi adalah bergerak satu arah untuk membantu masyarakat Indonesia dengan gotong royong yang dipimpin oleh kader PDI Perjuangan,” tegas Hasto.