Polemik Minyak Goreng, Ganjar: Kemendag Harus Gerak Cepat

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong Kementerian Perdagangan untuk cepat mengambil tindakan agar harga dan distribusi minyak goreng benar-benar terkendali. Menurutnya, Kementerian Perdagangan memegang kunci sehingga permasalahan minyak goreng bisa cepat diurai.

"Penting kiranya Kementerian Perdagangan harus cepat, tidak boleh lambat lagi, dan harus terkendali betul. Saya kira leadernya, leading sector-nya itu musti Kementerian Perdagangan karena dari tangan kementerian perdaganganlah sebenarnya ini bisa diurai dengan cepat," kata Ganjar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (17/3/2022).

Ganjar menjelaskan dukungan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengendalikan distribusi dan harga minyak tidak pernah kurang. Persoalan minyak goreng ini sudah berlangsung cukup lama sehingga kecepatan mengambil tindakan sangat diperlukan. Sebab hal ini dapat memengaruhi perekonomian.

"Kita di daerah siap mendukung itu. Tapi karena pabriknya tidak di sini, sistem distribusinya kami juga hanya mengikuti dari keputusan di sana (pusat), termasuk seluruh kebijakan minyak goreng ada di sana. Maka saya kira Menteri Perdagangan segera ambil tindakan, jangan terlambat," katanya.

Persoalan minyak goreng ini tidak pernah luput dari pantauan Ganjar Pranowo. Selama ini ia terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait hal itu. Bahkan saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Surakarta beberapa waktu lalu, Ganjar sudah menyampaikan secara langsung dan mendapat respons yang bagus.

Ganjar menambahkan, masalah minyak goreng juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat menggelar briefing kepada para gubernur atau perwakilan provinsi se-Indonesia di IKN Nusantara akhir pekan lalu.

"Kemarin waktu di Solo saya laporkan langsung kepada Presiden dan responsnya sangat bagus. Setelah itu, pada saat gubernur dikumpulkan kemarin di IKN, malam ada briefing. Salah satu briefing-nya adalah tentang minyak goreng dan bagaimana daerah musti menyikapi itu. Pemerintah pusat akan memberikan kebijakan. Presiden setelah dari IKN, pulang, rapat dengan Kapolri. Kapolri sudah langsung mengambil tindakan cepat dan menurut saya ini penting," ungkapnya. CM