Publik Tolak Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, IPO: Kesadaran Regenerasi Tinggi

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia mengatakan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja dan prestasi Presiden tak lantas membuat masyarakat ingin masa jabatannya bertambah. Pasalnya, survei IPO menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menolak adanya pertambahan periode jabatan Presiden .

Dedi mengungkapkan bahwa temuan IPO bahwa terdapat 61% masyarakat yang menolak adanya penambahan jabatan Presiden meskipun Pemilu tetap diadakan. Sementara ada 68% masyarakat menolak pertambahan periode ditambah dengan ditiadakannya Pemilu.

“Artinya apa? kesadaran regenerasi publik itu sudah menyebar. Kelompok masyarakat yang menyatakan Presiden Joko Widodo berprestasi dan menyatakan puas terhadap kinerja Presiden, tidak lantas membuat masyarakat perlu untuk adanya perpanjangan waktu dan penambahan periode,” ujar Dedi dalam bincang publik yang disiarkan pada kanal Instagram SINDOnews, Rabu (16/3/2022).

Dedi dalam kesempatannya juga menyinggung bahwa penundaan Pemilu tidak bisa dikaitkan dengan pertambahan masa jabatan Presiden. Pasalnya, kata Dedi, Pemilu tidak mempunyai korelasi langsung terhadap masa jabatannya.

Menurut Dedi masa jabatan Presiden sendiri sudah diatur dalam undang-undang. “Begitu di 2024 Presiden dan wakilnya sudah selesai, berarti dia tidak lagi bisa menjalankan fungsi Presiden dan Wakil Presiden,” tegasnya.

“Artinya kalau dalam sampai tenggat waktu itu Pemilu tidak juga dilaksanakan tetap saja, Presiden sudah tidak dijabat oleh Jokowi,” pungkasnya.