PKS Minta Pemerintah Hentikan Pelatihan Online Kartu Prakerja
Jum'at, 24 April 2020 - 12:26 WIB
loading...
A
A
A
Dalam hal menjadi jaring pengaman untuk para pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan dan juga para buruh yang di-PHK, dia setuju. "Tapi yang kita saksikan ini ternyata dipaksakan ada pelatihan secara online, jelas tidak ada relevansi dengan jaring pengaman sosial," jelas Sukamta.
Dia melanjutkan ada banyak persoalan dari program kartu prakerja. Pertama, salah sasaran. Jika ini sebagai jaring pengaman sosial mestinya hanya menyasar yang kehilangan pekerjaan, sementara program ini bisa menyasar siapa saja yang usianya di atas 18 tahun tidak sedang mengenyam pendidikan.
Kedua, ragam pelatihan secara online bisa didapatkan dengan mudah dan bahkan beberapa perusahaan digital memberikan layanan secara gratis, menurut Sukamta daripada memberikan harus membayar untuk pelatihan online lebih baik digunakan pemerintah untuk menyediakan internet gratis selama 4-6 bulan di masa COVID-19 saat ini.
Hal tersebut dianggap jauh lebih bermanfaat, masyarakat yang butuh pelatihan bisa mencari sendiri lewat internet yang disediakan koneksinya secara gratis. Ketiga, pemerintah menyatakan sendiri bahwa program pelatihan online ini tidak menjamin peserta dapat pekerjaan, jelas program ini menghaburkan anggaran Rp5,6 triliun.
Dia melanjutkan ada banyak persoalan dari program kartu prakerja. Pertama, salah sasaran. Jika ini sebagai jaring pengaman sosial mestinya hanya menyasar yang kehilangan pekerjaan, sementara program ini bisa menyasar siapa saja yang usianya di atas 18 tahun tidak sedang mengenyam pendidikan.
Kedua, ragam pelatihan secara online bisa didapatkan dengan mudah dan bahkan beberapa perusahaan digital memberikan layanan secara gratis, menurut Sukamta daripada memberikan harus membayar untuk pelatihan online lebih baik digunakan pemerintah untuk menyediakan internet gratis selama 4-6 bulan di masa COVID-19 saat ini.
Hal tersebut dianggap jauh lebih bermanfaat, masyarakat yang butuh pelatihan bisa mencari sendiri lewat internet yang disediakan koneksinya secara gratis. Ketiga, pemerintah menyatakan sendiri bahwa program pelatihan online ini tidak menjamin peserta dapat pekerjaan, jelas program ini menghaburkan anggaran Rp5,6 triliun.
(kri)
Lihat Juga :