Digitalisasi Pemilu, Waketum Perindo: Suatu Saat Pasti Terjadi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, upaya digitalisasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) bisa saja terjadi. Namun, ia mengingatkan hal itu perlu ditelaah secara mendalam.

Ferry mengatakan, Indonesia sebenarnya sudah berproses terkait digitalisasi pemilu sejak 2004 hingga 2019. Namun, jika tiba-tiba harus mengubah sistem pemilihan menjadi e-voting perlu upaya yang keras dan mendalam.

"Kemarin itu sudah menggunakan teknologi pemilu. Ada teknologi buat kompetisi, ada teknologi buat administrasi. Cuma untuk beralih dari surat suara menjadi e-voting misalnya, itu butuh upaya yang besar," kata Ferry dalam acara Podcast Aksi Nyata, Selasa (15/3/2022).



Menurut Ferry, upaya digitalisasi pemilihan perlu banyak aspek yang harus ditelaah, dari mulai culture, teknologi hingga sosio politik di masyarakat. "Kita harus melihat soal hukumnya, kita harus melihat soal culture politiknya, sosio politiknya, kita harus melihat teknologinya yang digunakan," ucapnya.

Selain itu, banyak lagi terkait hal-hal mendasar, seperti infrastruktur. Ia menilai masih banyak warga Indonesia yang sulit akses listrik dan internet, sehingga akan berdampak pada pemilu.

"Itu yang sangat mendasar, apalagi tidak ditunjang dengan teknologi yang jelas, listriknya nggak ada misalnya, itu kan problem juga. Itu harus dikaji lagi," ucap Ferry.

Namun demikian, Ferry Optimistis digitalisasi Pemilu dapat digulirkan di Indonesia dengan proses yang bertahap. Bagi Ferry yang terpenting dalam suksesnya pemilu adalah kepercayaan dari masyarakat.

Baca juga: Menimbang E-Voting dan Pengawasan Pemilu 2024

"Satu saat pasti terjadi, tapi itu harus berproses. Jadi sekarang menggunakan kertas, terus nanti e-recap, nanti counting baru e-voting. Namun, yang penting dalam pemilu itu adalah soal trust," katanya.

Dengan banyaknya tuntutan milenial terkait digitalisasi pemilu, Partai Perindo telah melakukan langkah awal dengan membuat Konvensi Rakyat. Hal tersebut tidak pernah dilakukan dalam konteks legislatif, melainkan hanya dilakukan di ranah presidensial.

"Biasanya konvensi-konvensi itu dilakukan oleh Presiden. Tapi, kalau konteksnya terkait legislatif, ini belum pernah dilakukan. Ini merupakan bagian dari narasi besar," katanya.

Ferry menilai hal tersebut merupakan bagian dari pola modernisasi partai politik, karena mampu mengubah demokrasi konvensional menjadi digital. "Ini mengubah satu pola mekanisme proses demokrasi menjadi masuk pada sistem demokrasi digital, ini menjadi sangat penting sekali," katanya.