KSP Inisiasi Pemangkasan Prosedur Keberangkatan dan Penempatan PMI
Selasa, 15 Maret 2022 - 15:04 WIB
loading...
A
A
A
"Misalnya, tahap pelatihan harus fokus dengan skill yang dibutuhkan oleh pengguna saja. Jadi, kita harus pangkas prosedur yang panjang, rumit dan tidak perlu," tambahnya.
Selain itu, KSP juga merekomendasikan perbaikan prosedur penerbitan paspor yang lebih ketat dan termonitor sehingga tidak disalahgunakan untuk keperluan bekerja di luar negeri secara tidak resmi.
"Upaya peningkatan perlindungan bagi PMI di luar negeri adalah salah satu perhatian utama Presiden. Oleh karenanya, KSP akan terus mengawal isu ini dari membenahi permasalahan dari hulunya hingga menyiapkan pendampingan PMI secara optimal," jelas Moeldoko.
Sebagai contoh, Singapura menjadi salah satu negara tujuan kerja bagi PMI melalui jalur nonprosedural. Proses mendapatkan izin bekerja di Singapura yang relatif mudah kerap disalahgunakan oleh para calo, untuk merekrut dan menempatkan PMI secara tidak resmi.
Jumlah PMI di Singapura pun tidak diketahui secara persis, karena praktik penempatan PMI jalur nonprosedural yang sulit terdata. Hal ini menjadi faktor yang menyulitkan pemerintah dalam menjamin perlindungan PMI di Singapura.
Selain itu, KSP juga merekomendasikan perbaikan prosedur penerbitan paspor yang lebih ketat dan termonitor sehingga tidak disalahgunakan untuk keperluan bekerja di luar negeri secara tidak resmi.
"Upaya peningkatan perlindungan bagi PMI di luar negeri adalah salah satu perhatian utama Presiden. Oleh karenanya, KSP akan terus mengawal isu ini dari membenahi permasalahan dari hulunya hingga menyiapkan pendampingan PMI secara optimal," jelas Moeldoko.
Sebagai contoh, Singapura menjadi salah satu negara tujuan kerja bagi PMI melalui jalur nonprosedural. Proses mendapatkan izin bekerja di Singapura yang relatif mudah kerap disalahgunakan oleh para calo, untuk merekrut dan menempatkan PMI secara tidak resmi.
Jumlah PMI di Singapura pun tidak diketahui secara persis, karena praktik penempatan PMI jalur nonprosedural yang sulit terdata. Hal ini menjadi faktor yang menyulitkan pemerintah dalam menjamin perlindungan PMI di Singapura.
Lihat Juga :
