Jokowi Siap Menggelar Upacara HUT RI 17 Agustus di IKN
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Jokowi mengungkapkan beberapa menterinya mengusulkan agar upacara Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bagaimana tanggapannya?
"Ya ini akan baru dimulai namanya rencana. Ada beberapa menteri yang menyampaikan untuk nanti di 2024 17 Agustus dilakukan disini ya kita lihat nantinya seperti apa," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).
Jokowi pun tidak menutup pintu soal kemungkinan akan digelarnya upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di IKN. "Kalau memang istana dan beberapa kementerian sudah jadi atau mungkin fasilitas yang lain-lainnya sudah jadi ya bisa saja. Tapi nanti lah kita putuskan setelah kelihatan progresnya," jelasnya.
Pembangunan IKN pun telah dimulai usai Presiden Jokowi secara simbolis melakukan penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi yang berada di Indonesia. Tanah dan air itu dibawa oleh masing-masing gubernur dan disatukan di titik nol kilometer IKN pada Senin (14/3) kemarin.
Jokowi menilai penyatuan tanah dan air tersebut sebagai simbol penyatuan kekuatan besar dari seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun IKN.
"Seluruh gubernur hadir membawa tanah dan air dari provinsi masing-masing kemudian disatukan disini. Artinya ini merupakan sebuah kekuatan besar dari negara besar kita Indonesia dan dukungan yang diberikan dari seluruh provinsi di tanah air ini akan sangat menyatukan dan ini memberikan kekuatan yang baik pada dimulainya pembangunan ibu kota Nusantara," ungkapnya.
Jokowi menjelaskan alasannya memilih titik nol sebagai tempat penyatuan tanah dan air. "Ya itu itung-itungan geospasial yang dilakukan oleh kementerian PU memang titiknya disitu," ujar Jokowi.
Istana sendiri dibangun di ketinggian 80 meter di atas permukaan. ”Untuk istananya disini titik istananya ini tempat yang tertinggi dari permukaan laut kira-kira 80 meter yang paling tinggi disini sehingga bisa melihat penjuru kanan kiri," kata Jokowi.
Jokowi juga menjelaskan alasan pemilihan Kalimantan Timur sebagai tempat pembangunan IKN karena telah melewati proses yang cukup panjang melalui gagasan-gagasan presiden terdahulu.
"Ya Inikan sebetulnya sudah dari proses yang panjang gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah pernah diputuskan oleh Bung Karno kira-kira tahun 1957 tapi karena pergolakan mundur -mundur akhirnya tidak jadi. Saat presiden Soeharto juga sama ingin memindahkan dari Jakarta ke Jawa Barat tapi juga tidak jadi karena ada peristiwa 98. Jaman presiden SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota karena banyak juga alasan," jelasnya.
Lalu pada tahun 2014, Jokowi memerintahkan kementerian Bappenas untuk mencoba membuka dan memulai kajian pemindahan ibu kota negara.
"Sehingga dari beberapa lokasi banyak lokasi kemudian diciutkan diciutkan akhirnya menjadi 3 kemudian diputuskan di Kalimantan Timur di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara ini karena ini memang titik yang paling tengah kita ambil dari barat timur utara selatan tengahnya disini," ungkapnya.
Alasan pemindahan ibu kota negara juga didasari untuk pemerataan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Sebab, hampir 56 persen populasi berada di pulau Jawa padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau.
Lalu produk domestik bruto (PDB) dalam hal ini perputaran ekonomi juga 58 persen terpusat di pulau Jawa khususnya di Jakarta.
"Oleh sebab itu harus ada magnet yang lain sehingga dari 17 ribu pulau ini semuanya tidak menuju ke Jawa ke Jawa ke Jawa sehingga beban pulau Jawa beban Jakarta tidak semakin berat jadi dimulai dari sana pemerataan dan keadilan," pungkasnya.
Lihat Juga: 4 Kapolri Sebelum Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ada yang Menjabat di Era SBY dan Jokowi
"Ya ini akan baru dimulai namanya rencana. Ada beberapa menteri yang menyampaikan untuk nanti di 2024 17 Agustus dilakukan disini ya kita lihat nantinya seperti apa," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).
Jokowi pun tidak menutup pintu soal kemungkinan akan digelarnya upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di IKN. "Kalau memang istana dan beberapa kementerian sudah jadi atau mungkin fasilitas yang lain-lainnya sudah jadi ya bisa saja. Tapi nanti lah kita putuskan setelah kelihatan progresnya," jelasnya.
Pembangunan IKN pun telah dimulai usai Presiden Jokowi secara simbolis melakukan penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi yang berada di Indonesia. Tanah dan air itu dibawa oleh masing-masing gubernur dan disatukan di titik nol kilometer IKN pada Senin (14/3) kemarin.
Jokowi menilai penyatuan tanah dan air tersebut sebagai simbol penyatuan kekuatan besar dari seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun IKN.
"Seluruh gubernur hadir membawa tanah dan air dari provinsi masing-masing kemudian disatukan disini. Artinya ini merupakan sebuah kekuatan besar dari negara besar kita Indonesia dan dukungan yang diberikan dari seluruh provinsi di tanah air ini akan sangat menyatukan dan ini memberikan kekuatan yang baik pada dimulainya pembangunan ibu kota Nusantara," ungkapnya.
Jokowi menjelaskan alasannya memilih titik nol sebagai tempat penyatuan tanah dan air. "Ya itu itung-itungan geospasial yang dilakukan oleh kementerian PU memang titiknya disitu," ujar Jokowi.
Istana sendiri dibangun di ketinggian 80 meter di atas permukaan. ”Untuk istananya disini titik istananya ini tempat yang tertinggi dari permukaan laut kira-kira 80 meter yang paling tinggi disini sehingga bisa melihat penjuru kanan kiri," kata Jokowi.
Jokowi juga menjelaskan alasan pemilihan Kalimantan Timur sebagai tempat pembangunan IKN karena telah melewati proses yang cukup panjang melalui gagasan-gagasan presiden terdahulu.
"Ya Inikan sebetulnya sudah dari proses yang panjang gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah pernah diputuskan oleh Bung Karno kira-kira tahun 1957 tapi karena pergolakan mundur -mundur akhirnya tidak jadi. Saat presiden Soeharto juga sama ingin memindahkan dari Jakarta ke Jawa Barat tapi juga tidak jadi karena ada peristiwa 98. Jaman presiden SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota karena banyak juga alasan," jelasnya.
Lalu pada tahun 2014, Jokowi memerintahkan kementerian Bappenas untuk mencoba membuka dan memulai kajian pemindahan ibu kota negara.
"Sehingga dari beberapa lokasi banyak lokasi kemudian diciutkan diciutkan akhirnya menjadi 3 kemudian diputuskan di Kalimantan Timur di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara ini karena ini memang titik yang paling tengah kita ambil dari barat timur utara selatan tengahnya disini," ungkapnya.
Alasan pemindahan ibu kota negara juga didasari untuk pemerataan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Sebab, hampir 56 persen populasi berada di pulau Jawa padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau.
Lalu produk domestik bruto (PDB) dalam hal ini perputaran ekonomi juga 58 persen terpusat di pulau Jawa khususnya di Jakarta.
"Oleh sebab itu harus ada magnet yang lain sehingga dari 17 ribu pulau ini semuanya tidak menuju ke Jawa ke Jawa ke Jawa sehingga beban pulau Jawa beban Jakarta tidak semakin berat jadi dimulai dari sana pemerataan dan keadilan," pungkasnya.
Lihat Juga: 4 Kapolri Sebelum Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ada yang Menjabat di Era SBY dan Jokowi
(muh)