Adian Napitupulu Pertanyakan Big Data Luhut Soal Rakyat Setuju Penundaan Pemilu 2024
Minggu, 13 Maret 2022 - 19:04 WIB
loading...
(Sekjen) Perhimpunan Nasional Aktivis (Pena) 98 Adian Napitupulu memberikan kritik soal big data yang dinarasikan sejumlah elite politik. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Nasional Aktivis (Pena) 98 Adian Napitupulu memberikan kritik soal big data yang dinarasikan sejumlah elite politik. Adian mempertanyakan bagaimana metode yang menghasilkan sebagian besar rakyat setuju soal penundaan Pemilu 2024 mendatang.
Adian mempertanyakan apakah masa perpanjangan jabatan presiden merupakan kehendak rakyat. Adian pun mempertanyakan metodologi apa yang dilakukan untuk menentukan hasil tersebut.
“Apakah melalui partai politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui survey atau analisa big data? Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan?” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/3/2022).
Baca juga: Soal Tunda Pemilu, Demokrat: Pemerintah Takut Kehilangan Kekuasaan
Pasalnya, tambah Adian, apabila kehendak rakyat diukur dari suara berdasarkan kursi perwakilan rakyat maka penyerapan suaranya tidak memperlihatkan hasil serupa. Menurutnya dalam kursi parlemen sendiri partai yang menolak menguasai mayoritas kursi dengan total suara 388 kursi, sementara yang setuju hanya 187 kursi.
Baca juga: Pemilu 2024 Ditunda, Sekjen PDIP: Orang di Sekitar Tak Paham Kehendak Presiden Jokowi
“Kalau alat ukur kehendak Rakyat di cerminkan dari hasil survey maka LSI sudah mengeluarkan hasil survei dan terbukti bahwa 70,7% masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3% masyarakat menginginkan sebaliknya,” ungkapnya.
Adian bahkan menyinggung Ketua PKB Muhaimin dan Luhut Binsar Pandjaitan soal big data tersebut. Dalam keterangan mereka, disimpulkan bahwa 60% rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden, sementara sisanya 40% menolak.
“Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena presentase survey di paparkan secara lengkap oleh lembaga independen sementara hasil big data di paparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak indenpenden dan pasti juga sarat kepentingan politik,” tuturnya.
Paparan big data yang disampaikan elite politik, kata Adian hanya disampaikan berdasarkan pernyataan politisi tanpa publikasi resmi. Menurutnya media pun hanya menyebutkan hasilnya. “Sama sekali tidak di sebutkan data tersebut dari big data berasal Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau apa?” tanyanya.
”Dalam penyampaian hasil Big Data juga tidak ada paparan yang secara ilmiah menjelaskan metodeloginya bagaimana, angka 100 juta itu dari mana saja dan rentang waktu nya berapa lama, jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah hingga margin of error termasuk lembaga mana yang mengelola big data tersebut apakah Lembaga Independen, BIN, BRIN, Menkominfo, Badan Cyber atau apa sebagaimana paparan hasil Survei yang lengkap dan detail hingga kadang bisa sampai 25 bahkan 40 halaman,” sambung dia.
Menurut Adian, paparan tersebut penting lantaran suara rakyat tidak bisa diklaim semena-mena seolah semua atas kehendak rakyat. Apalagi total Rakyat pengguna internet di Indonesia ada sekitar 201.800.000 jiwa dari 273.870.000 jiwa atau sekitar 73,7 %. Sementara pengguna sosial media yang menjadi basic pengambilan data terdiri dari 139.000.000 pengguna youtube, 130.000.000 pengguna Facebook 99.000.000 pengguna instagram, 92.000.000 pengguna tiktok dan 18.000.000 pengguna Twitter.
Total 478.000.000 akun sosial media atau hampir dua setengah kali jumlah penduduk pengguna Internet di Indonesia. “Baiklah kita tunggu sama sama paparan ilmiah dari instasi yang mengelola dan menganalisa Big Data tersebut, semoga ada dan objektif.” harapnya.
Adian mempertanyakan apakah masa perpanjangan jabatan presiden merupakan kehendak rakyat. Adian pun mempertanyakan metodologi apa yang dilakukan untuk menentukan hasil tersebut.
“Apakah melalui partai politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui survey atau analisa big data? Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan?” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/3/2022).
Baca juga: Soal Tunda Pemilu, Demokrat: Pemerintah Takut Kehilangan Kekuasaan
Pasalnya, tambah Adian, apabila kehendak rakyat diukur dari suara berdasarkan kursi perwakilan rakyat maka penyerapan suaranya tidak memperlihatkan hasil serupa. Menurutnya dalam kursi parlemen sendiri partai yang menolak menguasai mayoritas kursi dengan total suara 388 kursi, sementara yang setuju hanya 187 kursi.
Baca juga: Pemilu 2024 Ditunda, Sekjen PDIP: Orang di Sekitar Tak Paham Kehendak Presiden Jokowi
“Kalau alat ukur kehendak Rakyat di cerminkan dari hasil survey maka LSI sudah mengeluarkan hasil survei dan terbukti bahwa 70,7% masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3% masyarakat menginginkan sebaliknya,” ungkapnya.
Adian bahkan menyinggung Ketua PKB Muhaimin dan Luhut Binsar Pandjaitan soal big data tersebut. Dalam keterangan mereka, disimpulkan bahwa 60% rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden, sementara sisanya 40% menolak.
“Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena presentase survey di paparkan secara lengkap oleh lembaga independen sementara hasil big data di paparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak indenpenden dan pasti juga sarat kepentingan politik,” tuturnya.
Paparan big data yang disampaikan elite politik, kata Adian hanya disampaikan berdasarkan pernyataan politisi tanpa publikasi resmi. Menurutnya media pun hanya menyebutkan hasilnya. “Sama sekali tidak di sebutkan data tersebut dari big data berasal Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau apa?” tanyanya.
”Dalam penyampaian hasil Big Data juga tidak ada paparan yang secara ilmiah menjelaskan metodeloginya bagaimana, angka 100 juta itu dari mana saja dan rentang waktu nya berapa lama, jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah hingga margin of error termasuk lembaga mana yang mengelola big data tersebut apakah Lembaga Independen, BIN, BRIN, Menkominfo, Badan Cyber atau apa sebagaimana paparan hasil Survei yang lengkap dan detail hingga kadang bisa sampai 25 bahkan 40 halaman,” sambung dia.
Menurut Adian, paparan tersebut penting lantaran suara rakyat tidak bisa diklaim semena-mena seolah semua atas kehendak rakyat. Apalagi total Rakyat pengguna internet di Indonesia ada sekitar 201.800.000 jiwa dari 273.870.000 jiwa atau sekitar 73,7 %. Sementara pengguna sosial media yang menjadi basic pengambilan data terdiri dari 139.000.000 pengguna youtube, 130.000.000 pengguna Facebook 99.000.000 pengguna instagram, 92.000.000 pengguna tiktok dan 18.000.000 pengguna Twitter.
Total 478.000.000 akun sosial media atau hampir dua setengah kali jumlah penduduk pengguna Internet di Indonesia. “Baiklah kita tunggu sama sama paparan ilmiah dari instasi yang mengelola dan menganalisa Big Data tersebut, semoga ada dan objektif.” harapnya.
(cip)
Lihat Juga :
