Bamsoet Minta Pemerintah Waspadai Jual Beli Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu
Selasa, 08 Maret 2022 - 17:40 WIB
loading...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah mewaspadai potensi terjadinya praktik jual beli sertifikat vaksin Covid-19 palsu. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ( Bamsoet ) meminta pemerintah mewaspadai potensi terjadinya praktik jual beli sertifikat vaksin Covid-19 palsu. Sebab, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi darat, laut, maupun udara kini cukup menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 dosis kedua.
"Meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi untuk mencegah adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya dirinya, dengan menjual sertifikat vaksin Covid-19 yang palsu atau tidak valid, sehingga benar-benar dipastikan seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan sudah diberikan vaksin Covid-19 dosis lengkap," kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (8/3/2022).
Meski begitu, Bamsoet menyambut baik langkah pemerintah tersebut. Akan tetapi, pemerintah perlu menyosialisasikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat.
Baca juga: Perjalanan Domestik Transportasi Udara, Laut, dan Darat Tak Perlu Antigen atau PCR
"Sehingga dalam implementasinya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berakibat merugikan masyarakat, seperti terjadinya penumpukan massa atau travel revenge," ujarnya
Waketum Golkar itu juga meminta pemerintah perlu bersikap tegas menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan masysrakat tetap menjalani protokol kesehatan selama perjalanan. Serta meminta pemerintah memastikan adanya pengecekan atau screening pemeriksaan persyaratan, seperti bukti sertifikat vaksin Covid-19 yang valid.
Dengan adanya aturan ini, pemerintah diminta mendorong masyarakat melengkapi dosis vaksinasi kedua serta bagi masyarakat yang tidak bisa divaksin diberikan kebijakan khusus yang memberikan keadilan. "Dan meminta pemerintah untuk menentukan kebijakan yang adil bagi masyarakat mengenai syarat perjalanan tersebut," pungkasnya.
"Meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi untuk mencegah adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya dirinya, dengan menjual sertifikat vaksin Covid-19 yang palsu atau tidak valid, sehingga benar-benar dipastikan seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan sudah diberikan vaksin Covid-19 dosis lengkap," kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (8/3/2022).
Meski begitu, Bamsoet menyambut baik langkah pemerintah tersebut. Akan tetapi, pemerintah perlu menyosialisasikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat.
Baca juga: Perjalanan Domestik Transportasi Udara, Laut, dan Darat Tak Perlu Antigen atau PCR
"Sehingga dalam implementasinya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berakibat merugikan masyarakat, seperti terjadinya penumpukan massa atau travel revenge," ujarnya
Waketum Golkar itu juga meminta pemerintah perlu bersikap tegas menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan masysrakat tetap menjalani protokol kesehatan selama perjalanan. Serta meminta pemerintah memastikan adanya pengecekan atau screening pemeriksaan persyaratan, seperti bukti sertifikat vaksin Covid-19 yang valid.
Dengan adanya aturan ini, pemerintah diminta mendorong masyarakat melengkapi dosis vaksinasi kedua serta bagi masyarakat yang tidak bisa divaksin diberikan kebijakan khusus yang memberikan keadilan. "Dan meminta pemerintah untuk menentukan kebijakan yang adil bagi masyarakat mengenai syarat perjalanan tersebut," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
