Tak Cantumkan Nama Soeharto, Keppres Serangan Umum 1 Maret Tuai Kecaman
loading...
Warga saat melintasi mural Presiden Ke-2 Soeharto di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Senin (16/8/2021). Fotografer: Yulianto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Presiden (Keppres) Serangan Umum 1 Maret Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama mendiang Presiden Soeharto menuai kecaman. Salah satunya datang dari Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS).
Ketua Umum Gerakan HMS Center, Hardjuno Wiwoho menyayangkan sikap yang diambil Presiden Jokowi karena tidak mencantumkan nama Presiden Ke-2 itu. Soeharto merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam peristiwa Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949. Bahkan, jasanya sangat besar bagi bangsa ini.
"Saya kira, ini sebuah keputusan politik yang sulit diterima akal sehat. Agak aneh saja bagi saya," kata Hardjuno di Jakarta, Minggu (6/3/2022).
Menurutnya, peran Soeharto dalam peristiwa tersebut sangat besar. Karena itu, menghilangkan peran Soeharto sama dengan bagian memanipulasi sejarah bangsa Indonesia.
"Menghilangkan peran Pak Harto dalam peristiwa 1 Maret 1949 sangat tendensius. Ini keputusan politik yang dilandasi kebencian dari rezim yang berkuasa saat ini," tandasnya.
Keputusan tersebut sangat tidak relevan, padahal lanjut dia, berdasarkan instruksi rahasia tanggal18 Februari 1949yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer III/Panglima Divisi III, Kolonel Bambang Sugeng, terlihat jelas peran Letnan Kolonel Soeharto.
Dalam Instruksi Rahasia yang diberikan kepada Cdt Daerah III (Letnan Kolonel Soeharto), untuk mengadakan gerakan serangan besar-besaran terhadap Ibu Kota yang dilakukan antara tanggal25 Februari 1949sampai1 Maret 1949dengan mempergunakan bantuan pasukan dari Brigade IX.
"Jadi, sangat jelas dalam instruksi rahasia itu tentang peran Pak Harto untuk mengadakan serangan besar-besar," ucapnya.
Hardjuno menuturkan, menghilangkan peran Soeharto merupakan bentuk manipulasi sejarah. Apalagi,jasa Letkol Soeharto dalam mempertahankan Yogyakarta dalam peristiwa tersebut sangat besar.
"Saya minta, pemerintah jangan membelokkan sejarah dengan tidak mencantumkan nama Soeharto sebagai salah satu sosok penting di samping sosok-sosok lainnya yang namanya dicantumkan dalam Keppres tersebut," pungkasnya.
Harjuno menilai, saat ini ada upaya sistematis menghilangkan nama Presiden Soeharto dalam sejarah bangsa ini. "Tengok saja saat ini. Semua yang berbau Pak Harto maupun trahnya diobok-obok. Ini saya kira, sikap politik yang kerdil," kata dia.
Ketua Umum Gerakan HMS Center, Hardjuno Wiwoho menyayangkan sikap yang diambil Presiden Jokowi karena tidak mencantumkan nama Presiden Ke-2 itu. Soeharto merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam peristiwa Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949. Bahkan, jasanya sangat besar bagi bangsa ini.
"Saya kira, ini sebuah keputusan politik yang sulit diterima akal sehat. Agak aneh saja bagi saya," kata Hardjuno di Jakarta, Minggu (6/3/2022).
Menurutnya, peran Soeharto dalam peristiwa tersebut sangat besar. Karena itu, menghilangkan peran Soeharto sama dengan bagian memanipulasi sejarah bangsa Indonesia.
"Menghilangkan peran Pak Harto dalam peristiwa 1 Maret 1949 sangat tendensius. Ini keputusan politik yang dilandasi kebencian dari rezim yang berkuasa saat ini," tandasnya.
Keputusan tersebut sangat tidak relevan, padahal lanjut dia, berdasarkan instruksi rahasia tanggal18 Februari 1949yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer III/Panglima Divisi III, Kolonel Bambang Sugeng, terlihat jelas peran Letnan Kolonel Soeharto.
Dalam Instruksi Rahasia yang diberikan kepada Cdt Daerah III (Letnan Kolonel Soeharto), untuk mengadakan gerakan serangan besar-besaran terhadap Ibu Kota yang dilakukan antara tanggal25 Februari 1949sampai1 Maret 1949dengan mempergunakan bantuan pasukan dari Brigade IX.
"Jadi, sangat jelas dalam instruksi rahasia itu tentang peran Pak Harto untuk mengadakan serangan besar-besar," ucapnya.
Hardjuno menuturkan, menghilangkan peran Soeharto merupakan bentuk manipulasi sejarah. Apalagi,jasa Letkol Soeharto dalam mempertahankan Yogyakarta dalam peristiwa tersebut sangat besar.
"Saya minta, pemerintah jangan membelokkan sejarah dengan tidak mencantumkan nama Soeharto sebagai salah satu sosok penting di samping sosok-sosok lainnya yang namanya dicantumkan dalam Keppres tersebut," pungkasnya.
Harjuno menilai, saat ini ada upaya sistematis menghilangkan nama Presiden Soeharto dalam sejarah bangsa ini. "Tengok saja saat ini. Semua yang berbau Pak Harto maupun trahnya diobok-obok. Ini saya kira, sikap politik yang kerdil," kata dia.
(mhd)
Lihat Juga :
