Pemilu 2024 Ditunda, Sekjen PDIP: Orang di Sekitar Tak Paham Kehendak Presiden Jokowi

JAKARTA - Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode melalui amandemen UUD 1945 dan penundaan Pemilu 2024 memicu polemik di masyarakat. Terkait hal ini PDI Perjuangan mengkritik orang-orang di sekitar Jokowi.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, Presiden Jokowi memiliki sikap dan nafas yang sama terkait hal tersebut yakni, menolak perpanjangan masa jabatan maupun penundaan Pemilu 2024. Hasto justru melihat ada orang-orang di sekitar Jokowi yang tidak memahami kehendak presiden.

"Di sekitar presiden pun kita melihat tidak memahami kehendak dari presiden," ungkap Hasto dalam rilis temuan survei nasional LSI, Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden pada Kamis, (3/3/2022).



Hasto menyebut, keputusan Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode ataupun penundaan Pemilu 2024 tegak lurus dengan konstitusi UUD 1945.

"PDIP menegaskan apa yang disampaikan PDIP senafas dengan Jokowi. Presiden Jokowi sudah mengatakan jika ada yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan tiga periode itu menampar muka saya, ingin cari muka saya, itu justru menjerumuskan saya. Sikap politik PDIP senafas dengan sikap Jokowi," kata Hasto Kristiyanto.



Hasto mengungkapkan seorang pemimpin diukur dari konsistensi sikapnya. Jokowi tetap konsisten menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga menolak penundaan Pemilu 2024. "Kami setia pada jalan konstitusi. Itu fundamental yang amat penting dalam menjalankan seluruh demokrasi dan tata pemerintahan negara," ungkap Hasto Kristiyanto.

PDI Perjuangan disebutkannya tetap sama berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara kami kokoh dalam jalan konsitusi. "Kenapa ketaatan pada konstitusi itu penting karena konsitusi berasal dari falsafah, hukum dasar bangsa. Untuk menjalankan UUD semua wajib taat pada konstitusi," jelas Hasto.

Menurut Hasto, amat penting melihat aspek legalitas kekuasaan, di mana rakyat berdaulat, yakni mekanisme pemilu 5 tahun sudah menjadi kultur demokrasi yang harus dihormati.

"Dari seluruh elemen masyarakat memiliki keteguhan kultur yang sama. Dari Pemilu menghasilkan legitimasi kekuasaan seperti Jokowi dan Ma'ruf Amin yang berasal dari rakyat. Praktik penyelenggaraan negara harus dilihat seluruh pimpinan negara menyelenggarakan kekuasaan karena basis dukungan rakyat. Sehingga harus mendengarkan aspirasi rakyat," lanjut Hasto Kristiyanto.

Alasan pandemi Covid-19, IKN Nusantara atau alasan apapun kata Hasto Kristiyanto tidak dapat menjadi alasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden tiga periode ataupun menunda Pemilu 2024.

"Menyelesaikan persoalan kebutuhan rakyat harus menjadi perhatian setiap pemimpin. Keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang, tapi dilihat dari aspek keberlanjutan kebijakan. PDIP melihat tidak ada ruang untuk penundaan Pemilu 2024, mulai dari masalah ekonomi, IKN, pandemi, semua ingin agar pemilu dilaksanakan sesuai jadwal dan sebaik-baiknya," ucapnya.

Sebagaimana diketahui ada tiga partai koalisi pemerintah yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 yakni Partai Golkar, PKB dan PAN. Sedangkan ada beberapa partai yang menolak penundaan Pemilu 2024 yakni PDIP, Gerindra, Demokrat, Nasdem, dan PPP.