Wacana Penundaan Pemilu 2024 Merepresentasikan Pemufakatan Jahat

Rabu, 02 Maret 2022 - 16:10 WIB
loading...
Wacana Penundaan Pemilu...
Managing Director of Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan sejumlah parpol belakangan ini merepresentasikan adanya pemufakatan jahat. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Managing Director of Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan sejumlah parpol belakangan ini merepresentasikan adanya pemufakatan jahat. Hal ini merupakan hasil kajian yang telah dilakukan pihaknya.

"Kami melihat bahwa wacana terkait dengan pengunduran atau penundaan Pemilu 2024 ini semacam merepresentasikan pemufatakan jahat," ujar Umam dalam diskusi yang digelar secara daring, Rabu (2/3/2022). Baca juga: Dituding Jadi Biang Kerok Penundaan Pemilu 2024, Ini Pembelaan Jubir Luhut



Umam melihat dari sejumlah narasi yang digaungkan pengusul wacana penundaan Pemilu ini seperti kembali dilakukan testing the water untuk mengembalikan arsitektur politik Orde Baru. Karena hal inilah, dia memandang bahwa ada representasi pemufakatan jahat.

Menurut dia, pola yang digunakan sebelumnya hampir mirip. Di mana, pola pertama adalah wacana tentang tiga periode masa pemerintahan dijalankan. Sayangnya, resistensi cukup kencang dari publik.

Kemudian, hal itu pun kembali redup dan berlanjut kembali terkait pola selanjutnya yakni konteks perpanjangan masa jabatan presiden. Lagi-lagi, respons publik juga tidak begitu kuat.

"Kemudian argumen diubah begitu kecil dengan tone yang tidak jauh berbeda yaitu penundaan. Jadi skenario penundaan Pemilu 2024," jelasnya.

Umam pun melihat lebih jauh terkit pola yang dilakukan ternyata cukup sistematis. Pertama, pola ini disampaikan oleh seorang menteri, namun sayangnya resistensi kembali cukup besar karena tidak begitu memiliki kekuatan politik yang memadai.

Tak berhenti di situ, wacana akhirnya digaungkan secara serempak oleh partai-partai politik, bukan hanya level kader biasa tetapi sudah di level ketua umum partai politik. Yang ketiga, kemudian ada gelombang baru yang membuat publik cukup terhentak yaitu oleh organisasi keagamaan. Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Parpol Pengusul Tarik Wacana Penundaan Pemilu 2024

"Nah oleh karena itulah, kita perlu meletakkan ini di dalam konteks persepektif yang lebih serius. Ini bukan hanya kalkulasi politik praktis, ini betul-betul memiliki impact yang sangat strategis dan kalkulasinya sangat signifikan," tutur dia melanjutkan.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Komisi II DPR Bakal...
Komisi II DPR Bakal Panggil KPU Imbas Penggunaan Jet Pribadi
Saraswati Rahayu Mundur...
Saraswati Rahayu Mundur dari DPR, PB PII: Jadi Teladan Politik Generasi Muda
Ketua MPR Sangkal Isu...
Ketua MPR Sangkal Isu Masa Jabatan Presiden Bakal Diubah Menjadi 8 Tahun
Megawati Sentil Kader...
Megawati Sentil Kader PDIP Babak Belur di Pemilu 2024
Putusan Dismissal Sengketa...
Putusan Dismissal Sengketa Pilkada di MK Rampung, 40 Gugatan Lanjut ke Sidang Pembuktian, 270 Kandas
Buka Rapim TNI, Panglima...
Buka Rapim TNI, Panglima Agus Apresiasi Jajarannya Jaga Situasi Kondusif Pemilu 2024
Kantor Sekretariat DPD...
Kantor Sekretariat DPD Partai Perindo Puncak Jaya Dibakar, Deiron Kogoya: Pemilukada Sudah Selesai, Pelaku Harus Diusut!
DPW Partai Perindo Jakarta...
DPW Partai Perindo Jakarta Kunjungi KPU DKI Bahas Verifikasi Parpol hingga Dana Bantuan Politik
Terima Audiensi DPW...
Terima Audiensi DPW Perindo, Ketua KPU DKI: Nilai Dana Bantuan Politik Rp7.500 per Satu Suara
Rekomendasi
Waspadai Phishing dan...
Waspadai Phishing dan CS Palsu di Platform Kripto, Begini Modusnya
BPDP Unjuk Gigi Tampilkan...
BPDP Unjuk Gigi Tampilkan Produk Turunan Kakao EastFood Indonesia 2026
Bukan Sekadar Batasi...
Bukan Sekadar Batasi Screen Time, Nova Nayla Bagikan Cara Bijak Mindful Parenting
Berita Terkini
KPK Belum Menahan Eks...
KPK Belum Menahan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono usai Pemeriksaan, Ini Alasannya
Jokowi Wajib Hadir di...
Jokowi Wajib Hadir di Persidangan Perkara Ijazah, Pengacara Roy Suryo: Kan Dia Pelapor
Pengacara Ungkap Roy...
Pengacara Ungkap Roy Suryo-Tifa Merasa Diperlakukan Seperti Bukan Anak Bangsa saat Ditangkap Polisi
Minta Dasco hingga Prabowo...
Minta Dasco hingga Prabowo Beri Atensi Kasus Ijazah Palsu, Ade Darmawan: Jokowi Telah Didiskriminasi
Jumhur Bertemu Co-Chair...
Jumhur Bertemu Co-Chair IAPB, Dukung Indonesia Kembangkan Biodiversity Credit
Pengacara: Penangkapan...
Pengacara: Penangkapan Roy Suryo-Tifa seperti Penculikan para Jenderal di Film
Infografis
Persaingan Top Skor...
Persaingan Top Skor Liga Champions 2024/2025 Makin Sengit
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved