PKS Minta Kemlu Agresif Galang Kekuatan Negara-negara Eropa
loading...
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerukan penolakannya terhadap rencana Israel menganeksasi wilayah Tepi Barat.
Ketua DPP PKS Sukamta menyebut langkah itu sangat berbahaya dan dapat merusak berbagai upaya untuk menghadirkan solusi atas konflik Palestina-Israel.
Dia mengatakan rencana Israel diduga sebagai upaya lanjutan dari agenda “Deal of the Century”. Kesepakatan itu dilakukan awal tahun ini oleh Amerika Serikat dan Israel tanpa melibatkan Palestina.
Negara Paman Sam itu memberi lampu hijau kepada sekutunya di Timur Tengah itu untuk mencaplok pemukiman di Tepi Barat. “Jika dibiarkan menurut perkiraan pejabat Palestina, wilayahnya di Tepi Barat akan hilang 30 hingga 40 persen, termasuk semua Yerusalem Timur,” kata anggota Komisi I DPR itu melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (15/6/2020).
Politikus asal Yogyakarta itu menyebut tindakan itu sebagai penjajahan yang nyata dan harus dihentikan dunia. Dia berharap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menggalang dukungan kepada negara lain. Tidak terbatas pada negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) saja.
Sukamta menginginkan Kemenlu lebih agresif lagi dengan mengajak negara-negara Eropa. Menlu Retno Marsudi memang sudah mengirim surat ke 30 negara sahabat. Isi surat itu mengajak negara-negara itu menolak aneksasi Israel di Tepi Barat.
“Kami paham banyak negara saat ini sedang sibuk menghadapi Pandemi Covid-19. Namun demikian, rencana aneksasi ini jauh lebih bahaya dari pandemi virus, ini kejahatan kemanusiaan yang sangat berat,”tuturnya.(Baca juga: Dipecat Demokrat, Politikus yang Persoalkan Kepengurusan AHY Ini Protes)
Indonesia, menurut dia, bisa menggunakan posisi sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia bisa mengusulkan resolusi penolakan rencana aneksasi di Tepi Barat. Intinya, segala daya dan upaya harus dilakukan untuk menolak setiap penjajahan.
“Masyaarkat Indonesia kami harapkan juga ikut aktif meramaikan penolakan rencana itu melalui saluran media sosial. Kami dengar Netanyahu akan memajukan rencana aneksasi itu menjadi 1 Juli. Untuk menghadapi itu, masyarakat dunia harus bersatu,” tuturnya.
Ketua DPP PKS Sukamta menyebut langkah itu sangat berbahaya dan dapat merusak berbagai upaya untuk menghadirkan solusi atas konflik Palestina-Israel.
Dia mengatakan rencana Israel diduga sebagai upaya lanjutan dari agenda “Deal of the Century”. Kesepakatan itu dilakukan awal tahun ini oleh Amerika Serikat dan Israel tanpa melibatkan Palestina.
Negara Paman Sam itu memberi lampu hijau kepada sekutunya di Timur Tengah itu untuk mencaplok pemukiman di Tepi Barat. “Jika dibiarkan menurut perkiraan pejabat Palestina, wilayahnya di Tepi Barat akan hilang 30 hingga 40 persen, termasuk semua Yerusalem Timur,” kata anggota Komisi I DPR itu melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (15/6/2020).
Politikus asal Yogyakarta itu menyebut tindakan itu sebagai penjajahan yang nyata dan harus dihentikan dunia. Dia berharap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menggalang dukungan kepada negara lain. Tidak terbatas pada negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) saja.
Sukamta menginginkan Kemenlu lebih agresif lagi dengan mengajak negara-negara Eropa. Menlu Retno Marsudi memang sudah mengirim surat ke 30 negara sahabat. Isi surat itu mengajak negara-negara itu menolak aneksasi Israel di Tepi Barat.
“Kami paham banyak negara saat ini sedang sibuk menghadapi Pandemi Covid-19. Namun demikian, rencana aneksasi ini jauh lebih bahaya dari pandemi virus, ini kejahatan kemanusiaan yang sangat berat,”tuturnya.(Baca juga: Dipecat Demokrat, Politikus yang Persoalkan Kepengurusan AHY Ini Protes)
Indonesia, menurut dia, bisa menggunakan posisi sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia bisa mengusulkan resolusi penolakan rencana aneksasi di Tepi Barat. Intinya, segala daya dan upaya harus dilakukan untuk menolak setiap penjajahan.
“Masyaarkat Indonesia kami harapkan juga ikut aktif meramaikan penolakan rencana itu melalui saluran media sosial. Kami dengar Netanyahu akan memajukan rencana aneksasi itu menjadi 1 Juli. Untuk menghadapi itu, masyarakat dunia harus bersatu,” tuturnya.
(dam)
Explore More