PPP Tetap Minta Tap MPRS Larangan Komunisme Masuk di RUU HIP

Dirinya juga meminta agar pemerintah dan DPR mendengar serta menampung aspirasi seluruh elemen masyarakat, terutama organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Begitu juga pendapat dari para pensiunan TNI/Polri sehingga tidak hanya dibatasi pada mereka yang masih aktif di pemerintahan.

Sebelum beleid itu disahkan menjadi RUU inisiatif DPR, berbagai masukan dan kritikan dari sejumlah organisasi Islam terhadap pembahasan rancangan tersebut. Di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Menurut Arsul, semua respons tersebut menunjukkan bahwa umat Islam ingin menjaga Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan falsafah negara.

Arsul juga menegaskan bahwa PPP telah meyakinkan PDIP agar bersedia mengakomodasi suara-suara di masyarakat. Hasilnya, kubu banteng moncong putih itu setuju terkait usulan masuknya Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

“Alhamdulillah, sebagaimana pernyataan sikap yang disampaikan Sekjen PDIP Pak Hasto, maka PDIP setuju soal dimasukkannya TAP MPRS di atas dan juga terbuka untuk membahas ulang substansinya nanti pada tahap pembahasan bersama pemerintah,” ujarnya.