PDIP Sebut Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dimulai dari Unsur Pemerintah

JAKARTA - Politikus Senior PDIP , Hendrawan Supratikno mengungkapkan terkait polemik dan isu perpanjangan masa jabatan Presiden yang kemudian berlanjut pada ide penundaan Pemilu 2024 bermula dari eksekutif (pemerintah) yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

"Kita lihat kronologinya saja. Yang pertama melontarkan Bahlil yang merupakan unsur pemerintah. Baru kemudian disambut tiga petinggi parpol (Golkar, PKB, dan PAN). Sekarang bola di tengah lagi," ujar Hendrawan, Selasa (1/3/2022).



Apalagi sikap PDIP terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Sikap PDIP sudah jelas dan sudah disampaikan Sekjen PDIP Hasto. Tak ada dasar hukum kuat untuk penundaan tersebut," tegas Hendrawan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 merupakan inisiatif partai politik dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah.

"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," ujar Faldo, Senin (28/2/2022).

Lebih lanjut, Faldo menjelaskan saat ini pemerintah sedang fokus membangkitkan perekonomian bangsa di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Oleh sebab itu, tidak ada waktu pemerintah untuk mengurusi Pemilu yang masih akan berlangsung dua tahun lagi. Saat ini, pemerintah fokus pemulihan kesehatan hingga perekenomian.

"Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," bebernya.

Saat ini, ditambahkan Faldo, Presiden Jokowi juga sedang sibuk mengawal transformasi besar yakni pemindahan Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota difokuskan sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.

"Jadi kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," pungkasnya.