KSAD, KSAL dan KSAU Sama-sama Berpeluang Jabat Panglima TNI
loading...
Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, suksesi di tubuh TNI selalu menjadi diskursus yang hangat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Proses pergantian Panglima TNI sejak periode Reformasi selalu menjadi topik yang menarik perhatian banyak kalangan. Banyak pakar dan akademisi memberikan pandangan terkait perspektif dan ketentuan yang berlaku selama ini.
(Baca juga: TNI Terus Dukung Upaya Penerapan Protokol Kesehatan Saat New Normal)
Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, suksesi di tubuh TNI selalu menjadi diskursus yang hangat.
"Mengingat TNI sebagai salah satu komponen penting bangsa Indonesia banyak berperan penting dalam dinamika bangsa," kata Susaningtyas, Senin (15/6/2020).
(Baca juga: Terapkan New Normal, Panglima TNI-Kapolri Tinjau Kesiapan Pasar Kodim Pekanbaru)
Menurut perempuan yang akrab disapa Nuning ini, berdasarkan Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan jabatan Panglima TNI dapat dijabat oleh Pati aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
"Artinya KSAD, KSAL dan KSAU memiliki peluang yang sama untuk menjabat Panglima TNI. Meski harus bergantian, namun pada kenyataannya Presiden yang menentukan siapa yang akan menjabat," ucapnya.
Dikatakan Nuning, hak prerogatif Presiden tersebut memang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Meski demikian, pertimbangan yang patut diperhatikan minimal ada tiga hal penting.
"Pertama, usia dan prestasi kerja. Sangat penting untuk menentukan proyeksi masa jabatan Panglima TNI minimal 2 tahun ke depan untuk menjaga proses regenerasi," jelasnya.
"Jika tidak diperhatikan, maka pengalaman menunjukkan beberapa perwira yang cemerlang tidak sempat menjabat karena terhalang seniornya yang belum pensiun," sambungnya.
Padahal menurutnya, untuk jabatan strategis Panglima TNI tidak harus menunggu usia pensiun. Apalagi jika dipertimbangkan prestasi kerja selama dinas.
"Ukuran prestasi kerja yang memang belum standar menyebabkan banyak spekulasi yang hanya berdasarkan rekam jejak pengalaman dinas," tuturnya.
Kedua kata dia, pertimbangan kebutuhan organisasi TNI dalam kurum waktu ke depan sebagai bagian modernisasi Alutsista sehingga dibutuhkan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal.
"Ketiga, pertimbangan perkembangan lingkungan strategis pada tataran Global dan Regional. Dibutuhkan sosok Panglima TNI yang memiliki dampak penangkalan bagi petinggi militer internasional. Penting sekali jika Panglima TNI disegani dunia internasional," ungkapnya.
(Baca juga: TNI Terus Dukung Upaya Penerapan Protokol Kesehatan Saat New Normal)
Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, suksesi di tubuh TNI selalu menjadi diskursus yang hangat.
"Mengingat TNI sebagai salah satu komponen penting bangsa Indonesia banyak berperan penting dalam dinamika bangsa," kata Susaningtyas, Senin (15/6/2020).
(Baca juga: Terapkan New Normal, Panglima TNI-Kapolri Tinjau Kesiapan Pasar Kodim Pekanbaru)
Menurut perempuan yang akrab disapa Nuning ini, berdasarkan Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan jabatan Panglima TNI dapat dijabat oleh Pati aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
"Artinya KSAD, KSAL dan KSAU memiliki peluang yang sama untuk menjabat Panglima TNI. Meski harus bergantian, namun pada kenyataannya Presiden yang menentukan siapa yang akan menjabat," ucapnya.
Dikatakan Nuning, hak prerogatif Presiden tersebut memang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Meski demikian, pertimbangan yang patut diperhatikan minimal ada tiga hal penting.
"Pertama, usia dan prestasi kerja. Sangat penting untuk menentukan proyeksi masa jabatan Panglima TNI minimal 2 tahun ke depan untuk menjaga proses regenerasi," jelasnya.
"Jika tidak diperhatikan, maka pengalaman menunjukkan beberapa perwira yang cemerlang tidak sempat menjabat karena terhalang seniornya yang belum pensiun," sambungnya.
Padahal menurutnya, untuk jabatan strategis Panglima TNI tidak harus menunggu usia pensiun. Apalagi jika dipertimbangkan prestasi kerja selama dinas.
"Ukuran prestasi kerja yang memang belum standar menyebabkan banyak spekulasi yang hanya berdasarkan rekam jejak pengalaman dinas," tuturnya.
Kedua kata dia, pertimbangan kebutuhan organisasi TNI dalam kurum waktu ke depan sebagai bagian modernisasi Alutsista sehingga dibutuhkan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal.
"Ketiga, pertimbangan perkembangan lingkungan strategis pada tataran Global dan Regional. Dibutuhkan sosok Panglima TNI yang memiliki dampak penangkalan bagi petinggi militer internasional. Penting sekali jika Panglima TNI disegani dunia internasional," ungkapnya.
(maf)
Explore More