Jangan Zalimi Rakyat! Ini Dampak Buruk Penundaan Pemilu 2024
Selasa, 01 Maret 2022 - 06:04 WIB
loading...
A
A
A
Dia menjelaskan sebenarnya konstitusi sudah sangat jelas membatasi masa jabatan presiden selama dua periode. “Tapi sepertinya ada kepentingan politik, ekonomi, kekuasaan, dan lain-lain sehingga Bung Karno dan Pak Harto bisa menjadi Presiden lebih dari 2 periode, bahkan ada yang dinyatakan seumur hidup,” ungkapnya.
Baca: PDIP Sebut Usulan Penundaan Pemilu 2024 Tak Punya Landasan Hukum
Sehingga, kata dia, terjadilah Reformasi 1998 dengan 6 tuntutan mahasiswa dan masyarakat. “Yang salah satu tokohnya Pak Amien Rais melakukan pembatasan periode Presiden dengan tegas dengan ditambah ‘… dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’. Bayangkan untuk supaya tidak bisa diakali Pasal 7 ini dibuat kunci dengan kalimat-kalimat yang tidak multitafsir karena inti dilakukan reformasi ini adalah pembatasan jabatan presiden,” pungkasnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. Jerry menilai penundaan Pemilu 2024 mencederai reformasi bangsa.
“Sistem ketatanegaan kita dirusak dan juga menzalimi hak rakyat, bahkan melabrak UUD 45. Bahaya sekali people power akan bisa bergerak melawan parliament power and goverment power, dan bisa memicu disintegritas bangsa,” katanya kepada SINDOnews secara terpisah.
Baca: Survei Medsos: Publik Lebih Butuh Minyak Goreng, Bukan Tunda Pemilu
Selain itu, kata dia, Pemerintahan Jokowi juga akan kehilangan legitimasi jika Pemilu 2024 itu ditunda. “Selanjutnya pemakzulan hak rakyat serta melanggar amanat konstitusi yang telah disahkan. Akibat yang lain, legacy Jokowi akan buruk dan tercatat dalam sejarah bangsa dan ada indikasi kudeta kekuasaan oleh rakyat,” pungkasnya.
Baca: PDIP Sebut Usulan Penundaan Pemilu 2024 Tak Punya Landasan Hukum
Sehingga, kata dia, terjadilah Reformasi 1998 dengan 6 tuntutan mahasiswa dan masyarakat. “Yang salah satu tokohnya Pak Amien Rais melakukan pembatasan periode Presiden dengan tegas dengan ditambah ‘… dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’. Bayangkan untuk supaya tidak bisa diakali Pasal 7 ini dibuat kunci dengan kalimat-kalimat yang tidak multitafsir karena inti dilakukan reformasi ini adalah pembatasan jabatan presiden,” pungkasnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. Jerry menilai penundaan Pemilu 2024 mencederai reformasi bangsa.
“Sistem ketatanegaan kita dirusak dan juga menzalimi hak rakyat, bahkan melabrak UUD 45. Bahaya sekali people power akan bisa bergerak melawan parliament power and goverment power, dan bisa memicu disintegritas bangsa,” katanya kepada SINDOnews secara terpisah.
Baca: Survei Medsos: Publik Lebih Butuh Minyak Goreng, Bukan Tunda Pemilu
Selain itu, kata dia, Pemerintahan Jokowi juga akan kehilangan legitimasi jika Pemilu 2024 itu ditunda. “Selanjutnya pemakzulan hak rakyat serta melanggar amanat konstitusi yang telah disahkan. Akibat yang lain, legacy Jokowi akan buruk dan tercatat dalam sejarah bangsa dan ada indikasi kudeta kekuasaan oleh rakyat,” pungkasnya.
Lihat Juga :
