Sebut Amendemen Berlebihan, La Nyalla: Semua Harus Berpikir Negarawan

SURAKARTA - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattaliti kembali menyoroti amendemen UUD 1945 pada 1999 dan 2002. Keduanya dianggap sebagai kecelakaan konstitusi yang mengakibatkan negara dijalankan suka-suka oleh partai politik dan pemerintah berkuasa.

“Ini karena amandemen naskah asli UUD1945 saat itu memberikan kekuasaan yang besar kepada partai politik, dengan menghilangkan kekuasaan elemen non-partisan yang sebelumnya ada, sehingga hanya partai politik yang menentukan arah perjalanan bangsa ini,” tandas La Nyalla di hadapan Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII pada acara Tingalandalem Jumenengan SISKS Pakoe Boewono XIII ke-18 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Minggu (27/2/2022).



Karena hal itu pula, lanjut dia, apa yang tampak dan terasa belakangan ini, semuanya seperti berjalan tanpa ukuran yang jelas. Aturan yang tidak sesuai keinginan pemerintah maupun parpol diganti. Undang-undang dikebut cepat untuk disahkan, tidak peduli meskipun masyarakat menolak.

“Dan Partai Politik bersepakat membuat aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, meskipun semua pakar dan ahli tata negara mengatakan hal itu lebih banyak mudarat-nya ketimbang manfaat-nya. Bahkan memecah bangsa dalam polarisasi yang tajam. Tetapi semua berlalu dan tetap berjalan,” imbuhnya.

Partai politik melalui Fraksi di DPR juga yang membentuk Undang-Undang bersama Pemerintah yang hasilnya mengikat seluruh warga negara untuk tunduk dan menjalankan.



Sistem perekonomian nasional juga sudah berubah dari sistem ekonomi Pancasila, yang memisahkan dengan jelas antara Koperasi dan usaha rakyat, BUMN serta Swasta, menjadi ekonomi liberal kapitalistik. Dimana cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang, perlahan tapi pasti telah dimasuki oleh swasta.

“Oleh karena itu saya sengaja menggugah kesadaran publik. Bahwa kita harus serius memikirkan masa depan Indonesia agar lebih baik. Agar lebih cepat untuk dapat mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Yaitu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tukasnya.

Kita harus berani bangkit. Harus berani melakukan koreksi atas arah dan perjalanan bangsa ini. Demi Indonesia yang lebih berdaulat, berdikari dan mandiri. “Saya mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka negarawan, bukan politisi,” pungkasnya.