Urusan Minyak Goreng dan Kedelai Lebih Penting, PDIP Minta Stop Berimajinasi Menunda Pemilu 2024

JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan ( PDIP ), Hasto Kristiyanto kembali merespons soal wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan sejumlah petinggi partai politik. Ia mengingatkan bahwa dalam berpolitik harus setia dan taat pada konsitusi serta tidak ingin menghianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.

"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktik kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Hasto saat berkunjung ke Banda Aceh, Minggu (27/2/2022).

Hasto berkunjung ke Aceh bersama Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri untuk mengikuti agenda konsolidasi partai dan memberikan kuliah umum di Universitas Syiah Kuala. Hasto menegaskan, urusan rakyat jauh lebih penting dilakukan ketimbang penundaan pemilu.



"Berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia, meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan. Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," kata Hasto.

Pria yang sedang mengambil program doktor di Universitas Pertahanan itu menyebutkan, tingginya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah seharusnya hal tersebut menjadi bagian dari legacy Presiden Jokowi yang dikenal sangat kompeten. "Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan," katanya.

Terhadap usulan pertimbangan penundaan akibat biaya pemilu yang tinggi, PDI Perjuangan menegaskan bahwa tingginya biaya pemilu akibat penerapan sistem proporsional daftar terbuka. "Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp3,7 trilyun," papar Hasto.

Baca juga: Ini Analisis di Balik Usulan Penundaan Pemilu 2024: Tak Percaya Diri Berkompetisi

Ditambah Hasto, PDIP ingin Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP dapat mengukir berbagai legacy untuk Indonesia, baik dalam pembangunan infrastruktur, kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan kepemimpinan di G20.

"PDI Perjuangan mendukung Pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin untuk bisa menghadapi situasi dan tantangan yang muncul karena pandemi Covid ini dan membangkitkan serta memulihkan perekonomian nasional. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama kita," katanya.