Survei IPO: Publik Nilai Menag dan Menaker Layak Diganti

Sabtu, 26 Februari 2022 - 13:49 WIB
loading...
Survei IPO: Publik Nilai...
Hasil survei IPO menyebutkan publik setuju pemerintah melakukan perombakan atau reshuffle kabinet di sisa akhir masa pemerintahannya. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Publik menyatakan setuju pemerintah melakukan kembali perombakan ( reshuffle ) kabinet. Hal itu tergambar dalam temuan survei yang dilakukan Indonesia Political Oponion (IPO).

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengungkapkan respons publik terhadap wacana reshuffle kabinet masih sangat tinggi. Publik masih mengharapkan Presiden Jokowi mengganti sejumlah menteri yang dianggap kinerjanya mendapat evaluasi dari masyarakat.

"Yang menyatakan masih perlu adanya reshuffle itu 11% tapi yang nyatakan perlu 41%. Berarti total ada 52% menyatakan reshuffle diperlukan mungkin tidak begitu dominan, tapi ada harapan publik bahwa reshuffle masih mungkin dilakukan di sisa jabatan Presiden," kata Dedi dalam diskusi MNC Trijaya Network, Sabtu (26/2/2022).

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet Jokowi-KH. Maruf Amin, Mensesneg: Belum Ada

Dedi merinci, sejumlah menteri yang masuk dalam daftar reshuffle versi surveinya di antaranya; Menag Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menjadi menteri yang dianggap paling layak untuk di-reshuffle dengan 62%. Lalu Menaker Ida Fauziyah dengan 42%.

Baca juga: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Melonjak, Tertinggi di Sektor Ekonomi

Untuk Menaker ini memang sejak konflik buruh termasuk UU Cipta Kerja, publik sudah sering mencatat dalam daftar menteri yang layak di-reshuffle. Sementara, dengan Menag, Dedi menduga akan ada keinginan yang lebih tinggi lagi menyusul polemik pengeras suara di masjid atau musala. "Ini belum karena ini selesai 22 Februari. Jadi toa belum masuk mungkin kalau sekarang bisa makin meningkat dratis," pungkasnya.

Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada periode 15-22 Februari 2022. Wawancara penelitian ini dilakukan melalui sambungan telepon kepada responden. Dari total populasi tersebut terdapat 7.200 responden yang memungkinkan untuk menjadi responden hingga terambil secara acak sejumlah 1.220 responden yang dijadikan informan dalam penelitian periode ini.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2.90%, dengan tingkat akurasi data 95%. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sampel bertingkat.

(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Hasil Survei: Publik...
Hasil Survei: Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran, Dukung Program MBG dan KDKMP
Mensesneg Tegaskan Belum...
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet
Prediksi Ada Reshuffle,...
Prediksi Ada Reshuffle, Pengamat: Prabowo Butuh Menteri Eksekutor dan Komunikator Ulung
Poltracking Temukan...
Poltracking Temukan PDIP Puas Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Prabowo Berkelakar Soal...
Prabowo Berkelakar Soal Reshuffle Zulhas usai Salah Sebut Nama Desa di Kebumen
Sultan Brunei Reshuffle...
Sultan Brunei Reshuffle Kabinet Besar-besaran, Pangeran 'Instagrammer' Jadi Menlu
Teladani KH. Wahab Hasbullah,...
Teladani KH. Wahab Hasbullah, Menag Dorong Pesantren Cetak Generasi Unggul
Menag: Pembubaran Ibadah...
Menag: Pembubaran Ibadah di Bantul Tak Boleh Terulang Lagi
Rekomendasi
Tsingshan Dorong Kolaborasi...
Tsingshan Dorong Kolaborasi Hilirisasi Nikel Ramah Lingkungan di Indonesia
Pakistan Gelar Serangan...
Pakistan Gelar Serangan Udara di Afghanistan, 13 Orang Tewas
Huawei Luncurkan MPV...
Huawei Luncurkan MPV Supermewah ala Rolls-Royce
Berita Terkini
Canda Prabowo ke HIPMI:...
Canda Prabowo ke HIPMI: Pengusaha Indonesia Banyak Dosanya
Hakim Ingatkan Tersangka...
Hakim Ingatkan Tersangka Bea Cukai Tak Berdusta: Di Akhirat Nanti Masuk Neraka
Hanura Bantah Punya...
Hanura Bantah Punya Yayasan Pengelola MBG, Sebut Narasi yang Beredar Hoaks
Kejagung Pelajari Bukti...
Kejagung Pelajari Bukti Terkait Pengajuan Justice Collaborator Eks Waka BGN Sony Sonjaya
Sidang PLK di PTUN,...
Sidang PLK di PTUN, Ahli Tegaskan Pencabutan Badan Hukum oleh Kemenkum Sudah Tepat
Sony Sonjaya Belum Ajukan...
Sony Sonjaya Belum Ajukan Permohonan Perlindungan Justice Collaborator ke LPSK
Infografis
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved