Kiprah DKN Harus Diperkuat untuk Kawal Kualitas Kebijakan LHK

"DKN harus lebih banyak mendengarkan keinginan masyarakat di tingkat tapak yang kemudian dielaborasi dalam menyusun masukan-masukan untuk perumusan kebijakan pemerintah," ucap Bambang yang juga Sekjen Kementerian LHK ini.

"Dari tapaklah peran DKN ini, dengarkanlah suara-suara mereka, dengarkanlah apa yang dihadapi mereka di lapangan, dengarkanlah perwakilan-perwakilan mereka. Karena kalau dari pengalaman saya, jika tidak berasal dari tapak masyarakat, sulit bagi DKN untuk memposisikan masukan-masukan strategis," sambungnya.

Bambang berpesan, agar penguatan kelembagaan DKN dilakukan melalui penguatan DKN dan DKD di propinsi untuk sinergitas dan fasilitasi program kerja pusat dan daerah. Di samping itu, mengokohkan positioning DKN dengan semakin banyak terlibat pada diskusi-diskusi yang saat ini lebih intens terjadi di tengah masyarakat terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup.

Program kerja DKN juga diharapkan tidak terlalu banyak, namun fokus dan memiliki benang merah dengan kebijakan Pemerintah. "Saya berharap kedepan apapun yang terjadi di lapangan yang kita lihat dan rasakan, kita diskusikan di DKN, agar bisa menjadi jembatan emas untuk semua pihak," imbuhnya.

DKN saat ini mempunyai beberapa program untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti program-program yang terkait persoalan tata kelola kehutanan, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), percepatan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk penyelesaian konflik di dalamnya, kontribusi NDC dalam pengendalian perubahan iklim, serta revitalisasi bisnis kehutanan.