Demokrat Sebut Usulan Cak Imin Tunda Pemilu Bisa Jerumuskan Presiden
Kamis, 24 Februari 2022 - 15:03 WIB
loading...
Partai Demokrat tegas menolak usulan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda. Terbaru, usulan ini dilayangkan oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat secara tegas menolak usulan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda. Terbaru, usulan ini dilayangkan oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Muhaimin Iskandar Usulkan Pemilu 2024 Ditunda Maksimal 2 Tahun
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat , Kamhar Lakumani menyebut, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 1-2 tahun yang disampaikan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), adalah lagu lama yang bernada sumbang.
Baca juga: PB PMII Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bentuk Degradasi Demokrasi
"Pernyataan ini inkonstitusional yang berpotensi menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggar konstitusi," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).
Padahal kata dia, dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi sudah menegaskan tak ingin perpanjang masa jabatan, maupun periodesasi jabatan Presiden yang telah diatur secara tegas dalam konstitusi.
Di samping itu, Kamhar tak ingin berspekulasi lebih jauh soal maksud dari usulan Cak Imin tersebut. Namun di tengah ramainya isu ini, sebagai Ketua Umum DPP PKB, Cak Imin sebaiknya menahan diri untuk tak membuat pernyataan yang menuai kontroversi, apalagi bertentangan dengan konstitusi.
"Argumen yang dibangun pun dipaksakan dan mengada-ada. Menempatkan ekonomi dan demokrasi secara trade-off, ini berbahaya, ciri watak otoritarianisme," tegasnya.
Baca juga: Muhaimin Iskandar Usulkan Pemilu 2024 Ditunda Maksimal 2 Tahun
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat , Kamhar Lakumani menyebut, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 1-2 tahun yang disampaikan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), adalah lagu lama yang bernada sumbang.
Baca juga: PB PMII Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bentuk Degradasi Demokrasi
"Pernyataan ini inkonstitusional yang berpotensi menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggar konstitusi," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).
Padahal kata dia, dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi sudah menegaskan tak ingin perpanjang masa jabatan, maupun periodesasi jabatan Presiden yang telah diatur secara tegas dalam konstitusi.
Di samping itu, Kamhar tak ingin berspekulasi lebih jauh soal maksud dari usulan Cak Imin tersebut. Namun di tengah ramainya isu ini, sebagai Ketua Umum DPP PKB, Cak Imin sebaiknya menahan diri untuk tak membuat pernyataan yang menuai kontroversi, apalagi bertentangan dengan konstitusi.
"Argumen yang dibangun pun dipaksakan dan mengada-ada. Menempatkan ekonomi dan demokrasi secara trade-off, ini berbahaya, ciri watak otoritarianisme," tegasnya.
(maf)
Lihat Juga :
