Airlangga: Akselerasi Vaksinasi dan Disiplin Prokes Kunci Kendalikan Kasus Covid-19
Senin, 21 Februari 2022 - 21:25 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, akselerasi vaksinasi dan disiplin prokes kunci kendalikan kasus Covid-19. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Evaluasi perkembangan pengendalian pandemi Covid-19 , termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), terus dilakukan pemerintah. Apalagi, mulai adanya pergeseran kenaikan kasus harian dan kasus aktif dari Jawa-Bali ke Luar Jawa-Bali.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kasus di luar Jawa-Bali memang proporsinya masih lebih rendah, namun terjadi peningkatan sehingga proporsi kasus aktif menjadi sebesar 24,1% dari kasus aktif nasional atau 128.536 kasus dari 533.898 kasus aktif nasional.
“Pada sepekan terakhir ini, angka Reproduksi Efektif (Rt) nasional naik lebih tinggi menjadi 1,18 dan juga terjadi kenaikan di seluruh pulau, kecuali Kepulauan Maluku. Pemerintah akan terus memantau dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar hal ini dapat diantisipasi lebih lanjut,” tuturnya dalam Keterangan Pers usai Ratas Evaluasi PPKM, secara virtual, Senin (21/2/2022).
Baca juga: Menko Airlangga Nilai Strategi Penanganan Covid-19 di Hulu dan Hilir Buahkan Hasil
Hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Airlangga menyebut, terdapat tiga provinsi di luar Jawa-Bali dengan kasus aktif tertinggi di atas 10.000, namun rasio keterisian tempat tidur RS (Bed Occupancy Ratio/BOR) masih terkendali, dan konversi TT Covid-19 di RS juga masih relatif rendah. Ketiga Provinsi tersebut adalah Sumatera Utara dengan BOR 31% dan konversi 19%, Sulawesi Selatan dengan BOR 30% dan konversi 16%, dan Kalimantan Timur BOR 29%, dengan konversi 23%.
”Meskipun kasus harian dan kasus aktif terus meningkat, namun tingkat BOR di luar Jawa-Bali masih terkendali, yaitu sebesar 26%, sedangkan BOR nasional sebesar 38%,” ucapnya.
Baca juga: Positif Covid-19 di Indonesia Bertambah 34.418 Kasus
Untuk BOR seluruh provinsi di luar Jawa-Bali adalah kurang dari 30%, kecuali di Sumatera Selatan yang mencapai 46%, Sulawesi Utara 35%, Sulawesi Tengah 35%, Bengkulu 34%, Lampung 33%, Kalimantan Selatan 31%, dan Sumatera Utara 31%. Di tingkat kabupaten/kota di luar Jawa Bali, tren perawatan pasien di RS mulai meningkat. BOR yang perlu mendapat perhatian yaitu di Kota Jayapura dengan BOR RS sebesar 55,24% dan BOR ICU Jayapura sebesar 59,46%, serta di Kota Palembang dengan BOR RS sebesar 55,72%.
Sementara itu, untuk mitigasi risiko peningkatan kasus di luar Jawa Bali, perlu dilakukan aktivasi fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter), yang pada saat lonjakan varian Delta yang lalu kapasitasnya mencapai 48.799 TT. Saat ini kapasitas Isoter di luar Jawa-Bali sebesar 29.723 TT, dan yang terisi sebanyak 1.751 TT atau BOR-nya masih di level 5,89%.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk daerah yang kasusnya tinggi dan meningkat cepat, mereka harus memastikan kesiapan fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter), dan pemanfaatan Telemedicine. Selain itu, juga harus memastikan ketersediaan obat yang cukup, baik di pemda maupun di apotek di daerah,” jelas Airlangga.
Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong penyiapan fasilitas Isoter di Luar Jawa-Bali. Terutama untuk daerah yang saat ini keterisian Isoternya cukup tinggi, yaitu Sulawesi Utara dari kapasitas 508 TT sudah terisi 324 TT atau BOR sudah mencapai 63,78%, sehingga akan terus dimonitor dan diperhatikan secara khusus. “Pemerintah akan menyiapkan Isoter 2-3 kali lipat dibandingkan saat lonjakan Delta sebagai rencana kontijensi,” imbuh Airlangga.
Airlangga menyebut, PPKM di luar Jawa-Bali masih akan berlangsung hingga 28 Februari 2022, dan berdasarkan hasil evaluasi dalam dua minggu terakhir ini, level asesmen situasi pandemi mengalami peningkatan risiko. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang masuk dalam level asesmen 4 dan 3, dan menurunnya jumlah kabupaten/kota di level asesmen 2 dan 1.
Rinciannya, level assesmen 4 sebanyak 35 kabupaten/kota naik dari minggu sebelumnya 10 kabupaten/kota. Sedangkan, level asesmen 3 sebanyak 160 kabupaten/kota naik dari minggu sebelumnya yang hanya 81 kabupaten/kota.
Sementara, level asesmen 2 sebanyak 183 kabupaten/kota turun dari minggu sebelumnya yang mencapai 270 kabupaten/kota. Level asesmen 1 sebanyak 8 kabupaten/kota turun dari minggu sebelumnya yang mencapai 25 kabupaten/kota.
Terkait dengan vaksinas, Airlangga mengaku, vaksinasi dosis-1 telah mencapai 189,6 juta dosis atau sekitar 91,06%, dan vaksinasi dosis-2 telah mencapai 140,3 juta dosis atau sekitar 67,37%. Sementara itu, capaian vaksinasi dosis-3 (Booster) telah mencapai 8,5 juta dosis atau 4,06%.
”Untuk vaksinasi dosis-1, masih ada 3 provinsi di luar Jawa-Bali dengan capaian di bawah 70%, yaitu Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kemudian, untuk vaksinasi dosis-2, terdapat 9 provinsi dengan capaian di bawah 50% yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Maluku, dan Papua,” katanya.
Kemudian, untuk vaksinasi dosis-3 seluruh provinsi di luar Jawa-Bali masih di bawah 10%, sehingga masih perlu terus diakselerasi. Sementara, vaksinasi lansia, masih terdapat 7 provinsi yang capaian dosis-1 kurang 60%, dan untuk capaian dosis-2 masih terdapat 25 provinsi yang capaiannya kurang dari 60%.
“Bapak Presiden memberikan arahan bahwa harus diantisipasi risiko kematian, terutama bagi mereka yang lansia, belum divaksin dan mempunyai komorbid, lalu juga harus dilakukan screening awal di IGD, agar penangangannya lebih baik. Vaksinasi dosis-2 untuk lansia harus diprioritaskan agar minimal mencapai 70% dari target. Seluruh pihak terkait harus turun membantu percepatan vaksinasi,” ujar Airlangga.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), sambung Airlangga, juga terus mengarahkan agar masyarakat makin meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan (prokes), dan perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi lengkap dan booster.
Terkait dengan pagelaran MotoGP 2022 Seri-1 yang akan dimulai pada 4 Maret di Qatar, dan dilanjutkan Seri-2 tanggal 18-20 Maret di Mandalika. Tes pra-musim telah terselenggara pada 11-13 Februari 2022 lalu di Sirkuit Mandalika, yang dihadiri 24 pembalap, 12 tim, dengan 600 orang officials, sedangkan perkiraan official crew dan pembalap untuk MotoGP pada Maret 2022 di Mandalika sebanyak 2.500 orang.
”Official test terselenggara dengan mengedepankan penerapan prokes yang ketat, sesuai Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 5 Tahun 2022, serta mendasarkan pada Instruksi Mendagri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulan Covid-19 dalam Penyelenggaraan MotoGP,” ucapnya.
Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid selama pra-musim telah melayani 2 chartered flight Airbus A330-200 dan 2 pesawat kargo Boeing 777-200 dan 747-400F. Kapasitas Penonton pada MotoGP 18-20 Maret 2022 mendatang berjumlah 100.000 pax per hari dengan jumlah penonton kelas festival paling banyak 10% dari jumlah penonton.
“Walaupun kemarin kasus aktif di Provinsi NTB sempat telah melampaui Delta, namun sekarang trennya sudah mulai menurun. Pemerintah juga akan terus mengakselerasi vaksinasi dosis-2 dan booster di sana, sebagai langkah mitigasi dan persiapan sebelum event MotoGP,” ungkap Airlangga.
Selanjutnya, untuk pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia 2022, telah diterbitkan Surat Edaran Kasatgas Penanganan Covid-19 melalui SE Nomor 6 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble pada Rangkaian Kegiatan Pertemuan G20 di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19.
Hasil monitoring dan evaluasi event G20 yang dilaksanakan sepanjang Februari 2022 ini, baik secara virtual maupun secara hybrid, khususnya untuk 17 agenda Sherpa Track dan Finance Track (Working Groups/ Engagement Groups) dan ada 1 event Ministerial Meeting di Finance Track, berjalan lancar dan tidak ada kasus Covid-19 yang menonjol.
Update Program PEN Menko Airlangga menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar tagihan keuangan terkait klaim biaya perawatan RS di tahun 2021, agar segera diselesaikan oleh Menteri Keuangan secara bertahap, termasuk untuk persiapan DIPA-nya. Juga untuk tagihan Insentif Tenaga Kesehatan.
Kemudian, untuk Program Bantuan Tunai untuk PKL, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN), sudah diterbitkan aturan Pedoman Umumnya dan sedang finalisasi aturan Petunjuk Teknisnya, serta finalisasi penyelesaian proses administrasi penganggaran di Kementerian Keuangan. “Semoga sebelum akhir bulan ini, program BT-PKLWN ini sudah bisa berjalan,” ucapnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kasus di luar Jawa-Bali memang proporsinya masih lebih rendah, namun terjadi peningkatan sehingga proporsi kasus aktif menjadi sebesar 24,1% dari kasus aktif nasional atau 128.536 kasus dari 533.898 kasus aktif nasional.
“Pada sepekan terakhir ini, angka Reproduksi Efektif (Rt) nasional naik lebih tinggi menjadi 1,18 dan juga terjadi kenaikan di seluruh pulau, kecuali Kepulauan Maluku. Pemerintah akan terus memantau dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar hal ini dapat diantisipasi lebih lanjut,” tuturnya dalam Keterangan Pers usai Ratas Evaluasi PPKM, secara virtual, Senin (21/2/2022).
Baca juga: Menko Airlangga Nilai Strategi Penanganan Covid-19 di Hulu dan Hilir Buahkan Hasil
Hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Airlangga menyebut, terdapat tiga provinsi di luar Jawa-Bali dengan kasus aktif tertinggi di atas 10.000, namun rasio keterisian tempat tidur RS (Bed Occupancy Ratio/BOR) masih terkendali, dan konversi TT Covid-19 di RS juga masih relatif rendah. Ketiga Provinsi tersebut adalah Sumatera Utara dengan BOR 31% dan konversi 19%, Sulawesi Selatan dengan BOR 30% dan konversi 16%, dan Kalimantan Timur BOR 29%, dengan konversi 23%.
”Meskipun kasus harian dan kasus aktif terus meningkat, namun tingkat BOR di luar Jawa-Bali masih terkendali, yaitu sebesar 26%, sedangkan BOR nasional sebesar 38%,” ucapnya.
Baca juga: Positif Covid-19 di Indonesia Bertambah 34.418 Kasus
Untuk BOR seluruh provinsi di luar Jawa-Bali adalah kurang dari 30%, kecuali di Sumatera Selatan yang mencapai 46%, Sulawesi Utara 35%, Sulawesi Tengah 35%, Bengkulu 34%, Lampung 33%, Kalimantan Selatan 31%, dan Sumatera Utara 31%. Di tingkat kabupaten/kota di luar Jawa Bali, tren perawatan pasien di RS mulai meningkat. BOR yang perlu mendapat perhatian yaitu di Kota Jayapura dengan BOR RS sebesar 55,24% dan BOR ICU Jayapura sebesar 59,46%, serta di Kota Palembang dengan BOR RS sebesar 55,72%.
Sementara itu, untuk mitigasi risiko peningkatan kasus di luar Jawa Bali, perlu dilakukan aktivasi fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter), yang pada saat lonjakan varian Delta yang lalu kapasitasnya mencapai 48.799 TT. Saat ini kapasitas Isoter di luar Jawa-Bali sebesar 29.723 TT, dan yang terisi sebanyak 1.751 TT atau BOR-nya masih di level 5,89%.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk daerah yang kasusnya tinggi dan meningkat cepat, mereka harus memastikan kesiapan fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter), dan pemanfaatan Telemedicine. Selain itu, juga harus memastikan ketersediaan obat yang cukup, baik di pemda maupun di apotek di daerah,” jelas Airlangga.
Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong penyiapan fasilitas Isoter di Luar Jawa-Bali. Terutama untuk daerah yang saat ini keterisian Isoternya cukup tinggi, yaitu Sulawesi Utara dari kapasitas 508 TT sudah terisi 324 TT atau BOR sudah mencapai 63,78%, sehingga akan terus dimonitor dan diperhatikan secara khusus. “Pemerintah akan menyiapkan Isoter 2-3 kali lipat dibandingkan saat lonjakan Delta sebagai rencana kontijensi,” imbuh Airlangga.
Airlangga menyebut, PPKM di luar Jawa-Bali masih akan berlangsung hingga 28 Februari 2022, dan berdasarkan hasil evaluasi dalam dua minggu terakhir ini, level asesmen situasi pandemi mengalami peningkatan risiko. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang masuk dalam level asesmen 4 dan 3, dan menurunnya jumlah kabupaten/kota di level asesmen 2 dan 1.
Rinciannya, level assesmen 4 sebanyak 35 kabupaten/kota naik dari minggu sebelumnya 10 kabupaten/kota. Sedangkan, level asesmen 3 sebanyak 160 kabupaten/kota naik dari minggu sebelumnya yang hanya 81 kabupaten/kota.
Sementara, level asesmen 2 sebanyak 183 kabupaten/kota turun dari minggu sebelumnya yang mencapai 270 kabupaten/kota. Level asesmen 1 sebanyak 8 kabupaten/kota turun dari minggu sebelumnya yang mencapai 25 kabupaten/kota.
Terkait dengan vaksinas, Airlangga mengaku, vaksinasi dosis-1 telah mencapai 189,6 juta dosis atau sekitar 91,06%, dan vaksinasi dosis-2 telah mencapai 140,3 juta dosis atau sekitar 67,37%. Sementara itu, capaian vaksinasi dosis-3 (Booster) telah mencapai 8,5 juta dosis atau 4,06%.
”Untuk vaksinasi dosis-1, masih ada 3 provinsi di luar Jawa-Bali dengan capaian di bawah 70%, yaitu Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kemudian, untuk vaksinasi dosis-2, terdapat 9 provinsi dengan capaian di bawah 50% yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Maluku, dan Papua,” katanya.
Kemudian, untuk vaksinasi dosis-3 seluruh provinsi di luar Jawa-Bali masih di bawah 10%, sehingga masih perlu terus diakselerasi. Sementara, vaksinasi lansia, masih terdapat 7 provinsi yang capaian dosis-1 kurang 60%, dan untuk capaian dosis-2 masih terdapat 25 provinsi yang capaiannya kurang dari 60%.
“Bapak Presiden memberikan arahan bahwa harus diantisipasi risiko kematian, terutama bagi mereka yang lansia, belum divaksin dan mempunyai komorbid, lalu juga harus dilakukan screening awal di IGD, agar penangangannya lebih baik. Vaksinasi dosis-2 untuk lansia harus diprioritaskan agar minimal mencapai 70% dari target. Seluruh pihak terkait harus turun membantu percepatan vaksinasi,” ujar Airlangga.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), sambung Airlangga, juga terus mengarahkan agar masyarakat makin meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan (prokes), dan perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi lengkap dan booster.
Terkait dengan pagelaran MotoGP 2022 Seri-1 yang akan dimulai pada 4 Maret di Qatar, dan dilanjutkan Seri-2 tanggal 18-20 Maret di Mandalika. Tes pra-musim telah terselenggara pada 11-13 Februari 2022 lalu di Sirkuit Mandalika, yang dihadiri 24 pembalap, 12 tim, dengan 600 orang officials, sedangkan perkiraan official crew dan pembalap untuk MotoGP pada Maret 2022 di Mandalika sebanyak 2.500 orang.
”Official test terselenggara dengan mengedepankan penerapan prokes yang ketat, sesuai Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 5 Tahun 2022, serta mendasarkan pada Instruksi Mendagri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulan Covid-19 dalam Penyelenggaraan MotoGP,” ucapnya.
Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid selama pra-musim telah melayani 2 chartered flight Airbus A330-200 dan 2 pesawat kargo Boeing 777-200 dan 747-400F. Kapasitas Penonton pada MotoGP 18-20 Maret 2022 mendatang berjumlah 100.000 pax per hari dengan jumlah penonton kelas festival paling banyak 10% dari jumlah penonton.
“Walaupun kemarin kasus aktif di Provinsi NTB sempat telah melampaui Delta, namun sekarang trennya sudah mulai menurun. Pemerintah juga akan terus mengakselerasi vaksinasi dosis-2 dan booster di sana, sebagai langkah mitigasi dan persiapan sebelum event MotoGP,” ungkap Airlangga.
Selanjutnya, untuk pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia 2022, telah diterbitkan Surat Edaran Kasatgas Penanganan Covid-19 melalui SE Nomor 6 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble pada Rangkaian Kegiatan Pertemuan G20 di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19.
Hasil monitoring dan evaluasi event G20 yang dilaksanakan sepanjang Februari 2022 ini, baik secara virtual maupun secara hybrid, khususnya untuk 17 agenda Sherpa Track dan Finance Track (Working Groups/ Engagement Groups) dan ada 1 event Ministerial Meeting di Finance Track, berjalan lancar dan tidak ada kasus Covid-19 yang menonjol.
Update Program PEN Menko Airlangga menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar tagihan keuangan terkait klaim biaya perawatan RS di tahun 2021, agar segera diselesaikan oleh Menteri Keuangan secara bertahap, termasuk untuk persiapan DIPA-nya. Juga untuk tagihan Insentif Tenaga Kesehatan.
Kemudian, untuk Program Bantuan Tunai untuk PKL, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN), sudah diterbitkan aturan Pedoman Umumnya dan sedang finalisasi aturan Petunjuk Teknisnya, serta finalisasi penyelesaian proses administrasi penganggaran di Kementerian Keuangan. “Semoga sebelum akhir bulan ini, program BT-PKLWN ini sudah bisa berjalan,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
